beritax.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap 7.200 penerima bansos kembali diaktifkan meski sebelumnya memakai bantuan untuk judi online. Dari total 600.000 penerima yang terdeteksi bermain judol, sebanyak 200.000 mengajukan reaktivasi ke Kemensos. Ia menyebut sebagian besar kembali diaktifkan karena dinilai benar-benar membutuhkan bantuan setelah proses pemeriksaan lapangan. Pemerintah berjanji memantau transaksi para penerima bersama PPATK selama enam bulan ke depan.
Partai X Soroti Pembenaran yang Berulang
Anggota Majelis Tinggi Partai X Diana Isnaini menilai masalah ini bukan sekadar pelanggaran individu. Ia menyebut masalah ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas tata kelola bansos. Diana menegaskan tugas negara selalu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai pembenaran seperti “mereka butuh bantuan” tidak cukup tanpa perbaikan pengawasan yang kuat dan menyeluruh.
Partai X memegang prinsip bahwa bansos adalah hak warga rentan yang harus dijaga. Prinsip partai menegaskan negara wajib memastikan setiap rupiah anggaran mengalir kepada rakyat membutuhkan. Tata kelola bansos harus transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan. Rakyat tidak boleh menanggung kerugian akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi penyaluran bantuan.
Solusi Partai X untuk Perbaikan Bansos
Diana menawarkan solusi berbasis prinsip partai. Pertama, integrasi penuh data bansos dengan PPATK agar deteksi penyimpangan berlangsung real time. Kedua, kewajiban asesmen sosial langsung oleh pendamping daerah untuk mencegah reaktivasi tanpa pertimbangan mendalam. Ketiga, penerapan sanksi bertingkat bagi pelanggaran berulang agar bansos tidak berubah menjadi peluang penyalahgunaan. Keempat, pendidikan literasi keuangan dan pendampingan psikososial bagi keluarga rentan.
Diana menegaskan rakyat membutuhkan aksi nyata, bukan pembenaran administratif. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan sosial agar uang negara tidak terus bocor ke praktik haram. Negara harus hadir dengan kebijakan tegas yang melindungi rakyat dan memastikan bantuan mencapai penerima yang pantas. Menurutnya, bansos harus menjadi instrumen kesejahteraan, bukan modal perjudian.
