Diajeng Maharani

Follow:
2591 Articles
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI melakukan penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Pemerintah

Penguatan Pancasila Diteriakkan di Perbatasan, Partai X: Di Pusat Kekuasaan Malah Jadi Pajangan!

Pemerintah merespons darurat kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan menyiapkan Gerakan Nasional Anti Kekerasan
Sosial

Darurat Kekerasan Anak dan Perempuan, Partai X: Baru Gaduh Direspons, Padahal Tangisan Itu Sudah Bertahun-Tahun!

Singapura Ajak Jaga Laut Kita, Partai X: Jangan-jangan Mereka yang Lebih Serius dari Pemerintah Sendiri!
Pemerintah

Singapura Ajak Jaga Laut Kita, Partai X: Jangan-jangan Mereka yang Lebih Serius dari Pemerintah Sendiri!

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak berubah menjadi lembaga eksklusif yang justru bersaing
Pendidikan

Ketua DPR Soroti Sekolah Rakyat, Partai X: Yang Takut Rakyat Cerdas Biasanya yang Paling Butuh Kursus Etika!

Ekonomi

Oplosan Terus Berulang, Partai X: Kalau yang Diaduk Beras, Lalu Siapa yang Mengaduk Hati Nurani Pemerintah?

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Cianjur dihukum seberat-beratnya.
Kriminal

Pemerkosa di Cianjur Harus Dihukum Berat, Partai X: Jangan Cuma Berat di Pidana, Ringan Saat Eksekusi!

Satgas Pangan Polri kembali memeriksa produsen beras yang diduga melanggar mutu dan takaran. Hal itu dikonfirmasi oleh Brigjen Pol
Ekonomi

Produsen Beras Nakal Diperiksa Lagi, Partai X: Yang Dipanggil Selalu Pedagang

Pemerintah

Cak Nun: Revolusi Luar Biasa Demi Kedaulatan Harta dan Martabat Rakyat Indonesia

Pemerintah

Kedaulatan Rakyat Kalah Telak di Meja Feodalisme, Cak Nun Serukan Revolusi Luar Biasa

Pengamat hukum dari Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho, menilai larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri.
Pemerintah

Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Partai X: Kalau Cuma Pindah Kursi Tapi Tetap Pejabat yang Sama, Buat Apa?

Pemerintah

DPR Buka Blokir Rp63,9 Miliar untuk Ombudsman, Partai X: Kalau Kritik Bisa Dibungkam Anggaran, Di Mana Akal Sehat Pejabat?

Komisi III DPR RI menyatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih terbuka untuk masukan publik
Pemerintah

Revisi KUHAP Dibuka untuk Umum, Partai X: Kalau Hukum Bisa Diberi Masukan, Kenapa Koruptor Malah Diberi Keringanan