beritax.id — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti tajam munculnya kembali kasus keracunan massal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI mendesak pemerintah melakukan audit total terhadap pelaksanaan program tersebut karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak sebagai penerima manfaat utama. KPAI menilai serangkaian kasus keracunan dalam program MBG menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola yang perlu segera diperbaiki. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari penyediaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan juga dari jaminan keamanan, kualitas, dan dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat.
Negara Wajib Hadir Melindungi Anak sebagai Generasi Masa Depan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai persoalan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi perhatian serius karena menyangkut tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. Menurut Prayogi, negara memiliki tiga tugas utama yang harus menjadi dasar dalam menjalankan setiap kebijakan publik, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks program MBG, negara harus memastikan anak-anak terlindungi dari risiko kesehatan, mendapatkan pelayanan terbaik, serta memastikan aturan pelaksanaan berjalan secara disiplin,” ujar Prayogi.
Ia menegaskan bahwa anak merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, setiap program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar anak harus memiliki standar keamanan dan pengawasan yang lebih tinggi.
Audit Total MBG Diperlukan untuk Memastikan Program Berjalan Aman
Prayogi mengatakan audit total terhadap program MBG bukan hanya bertujuan mencari pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah, tetapi juga menjadi langkah evaluasi untuk memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, program pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. “Program besar seperti MBG harus memiliki sistem kontrol yang kuat. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru menghadirkan persoalan baru karena lemahnya pengawasan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek utama, antara lain:
- standar kebersihan dan kelayakan dapur MBG;
- kualitas bahan makanan yang digunakan;
- kompetensi tenaga pengelola makanan;
- mekanisme distribusi makanan;
- sistem pengawasan dan penanganan laporan masyarakat.
Prinsip Partai X: Kebijakan Negara Harus Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Prayogi menjelaskan bahwa prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan negara. Setiap program pemerintah harus memastikan hadirnya perlindungan, pelayanan, dan pengaturan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam prinsip perlindungan rakyat, negara memiliki kewajiban mencegah berbagai risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam pelaksanaan MBG, perlindungan diwujudkan melalui jaminan makanan yang aman, sehat, dan memenuhi standar kesehatan sehingga anak-anak tidak menjadi korban akibat lemahnya pengawasan.
Pelayanan negara harus diberikan secara berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program MBG tidak boleh hanya dilihat sebagai kegiatan pembagian makanan, tetapi harus menjadi pelayanan negara untuk memenuhi hak anak mendapatkan asupan bergizi yang aman dan layak. Negara memiliki kewenangan untuk membuat aturan agar seluruh proses berjalan tertib dan bertanggung jawab. Dalam program MBG, pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang jelas mengenai standar operasional, sertifikasi keamanan pangan, pengawasan, serta sanksi bagi pihak yang melakukan kelalaian.
Solusi Partai X: Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola MBG
Berdasarkan prinsip tersebut, Partai X mendorong sejumlah langkah perbaikan agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal.
1. Membentuk Sistem Audit Berkala
Pemerintah perlu membangun mekanisme audit rutin terhadap seluruh dapur MBG dengan melibatkan unsur pemerintah, ahli keamanan pangan, tenaga kesehatan, serta lembaga pengawas. Audit harus dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika terjadi kasus keracunan.
2. Memperketat Standar Higiene dan Keamanan Pangan
Seluruh dapur MBG harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat.
Pemerintah perlu memastikan setiap bahan makanan, proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi memenuhi ketentuan keamanan pangan.
3. Meningkatkan Kompetensi Pengelola Dapur
Pengelola dapur MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai keamanan pangan, pengelolaan makanan dalam jumlah besar, dan standar kesehatan.
Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan program.
4. Membuka Ruang Transparansi dan Pengawasan Publik
Masyarakat perlu diberikan akses untuk menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Sistem pengaduan yang cepat dan transparan akan membantu pemerintah melakukan pencegahan lebih dini.
5. Mengutamakan Kualitas Program daripada Sekadar Target Penyaluran
Prayogi menegaskan keberhasilan MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat, tetapi harus dilihat dari dampak nyata terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.
MBG Harus Menjadi Bukti Kehadiran Negara bagi Anak Indonesia
Prayogi menilai program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa. Namun, tujuan tersebut harus didukung tata kelola yang profesional agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. “Negara harus hadir sejak awal, bukan hanya ketika masalah muncul. Anak-anak Indonesia harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah,” ujar Prayogi.
Ia berharap pemerintah menjadikan evaluasi MBG sebagai momentum memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat harus selalu berlandaskan prinsip utama negara, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat demi terciptanya kesejahteraan bersama.
