beritax.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak pemerintah memprioritaskan keselamatan WNI di wilayah konflik Timur Tengah. Serangan terbuka Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran telah memicu eskalasi keamanan di kawasan itu. Dave menyatakan bahwa situasi saat ini mengandung risiko besar bagi stabilitas kawasan dan keselamatan WNI.
Menurutnya, pemerintah harus siap dengan skenario evakuasi darurat. “Keselamatan warga Indonesia harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan luar negeri,” kata Dave tegas. Ia juga menyerukan pentingnya diplomasi damai dan posisi aktif Indonesia dalam mendorong penghentian kekerasan global.
Partai X: Negara Tak Boleh Tunggu Viral Baru Bertindak
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menyatakan keprihatinan mendalam terhadap lambannya reaksi negara. Ia menilai pemerintah cenderung bersikap reaktif terhadap isu luar negeri jika sudah viral di media.
“Jangan tunggu krisis viral dulu baru negara bergerak. Keselamatan WNI itu bukan konten digital,” ujar Prayogi. Ia juga menyebut peran KBRI di kawasan konflik harus lebih cepat, aktif, dan terkoordinasi dengan otoritas lokal. Pemerintah juga diminta bersikap tegas terhadap pelanggaran HAM internasional.
Prinsip Partai X: Negara Wajib Melindungi Rakyat di Dalam dan Luar Negeri
Partai X menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi. Pemerintah tak boleh ragu melindungi hak hidup rakyatnya. Dalam dokumen prinsip Partai X, ditegaskan bahwa negara hadir sebagai pelindung, bukan pengamat pasif krisis global.
Selain itu, diplomasi harus berpijak pada nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan anti-kolonialisme. Indonesia tak boleh terjebak dalam kepentingan blok kekuatan besar yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal.
Solusi Partai X: Perkuat Deteksi Dini dan Jalur Diplomasi Nonblok
Partai X menawarkan solusi konkret dalam menghadapi dinamika konflik global seperti Iran-AS. Pertama, pemerintah harus membentuk Pusat Krisis Global (PKG) lintas kementerian. Fungsi PKG adalah mendeteksi eskalasi global dan merancang skenario evakuasi WNI.
Kedua, Indonesia harus memimpin gerakan negara-negara nonblok untuk menolak agresi sepihak. “Indonesia harus jadi jangkar moral dunia, bukan penonton kekacauan,” ujar Prayogi. Ketiga, pemerintah wajib melibatkan publik dan diaspora dalam sistem evakuasi partisipatif.
Partai X mengingatkan pentingnya pendidikan kepemimpinan berbasis nilai kemanusiaan. Sekolah Negarawan mendorong lahirnya pemimpin diplomatik yang berani dan berpihak pada rakyat, bukan kepentingan korporasi senjata atau kekuasaan global.
