beritax.id — Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahannya, anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang rawan korupsi berhasil dialihkan untuk program-program rakyat. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran dan mempersempit ruang penyimpangan di birokrasi.
“Kita berhasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi ke program pro rakyat,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Menurutnya, penghematan ini menjadi sumber pendanaan bagi program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, serta bantuan tunai dan infrastruktur desa.
Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi kasus korupsi yang tidak tersentuh hukum. Ia memuji penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari praktik korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.
Reformasi Anggaran Bukan Sekadar Pemindahan Pos
Meski langkah efisiensi patut diapresiasi, Partai X menilai pengalihan anggaran bukanlah solusi akhir. Tanpa reformasi sistem pengawasan dan transparansi publik, dana yang dialihkan tetap berisiko diselewengkan di lapangan.
Program rakyat berpotensi “dibajak” oleh oknum birokrasi dan kelompok kepentingan jika tidak diawasi ketat. Pengalihan dana besar tanpa sistem pelaporan terbuka dapat menjadikan program pro rakyat hanya sebagai kemasan populis, bukan kebijakan substantif.
Negara wajib memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar menyentuh rakyat, bukan berhenti di tangan pelaksana yang oportunis. Efisiensi harus diikuti akuntabilitas.
Partai X: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, keberhasilan negara tidak diukur dari besarnya angka efisiensi, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan rakyat.
Melindungi berarti memastikan dana publik tidak bocor dan digunakan untuk kesejahteraan sosial. Melayani berarti menghadirkan kebijakan yang transparan dan dapat diawasi publik. Sedangkan mengatur berarti menegakkan disiplin anggaran tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat yang lalai.
“Jangan sampai program rakyat malah jadi sarang baru bagi praktik korupsi yang dibungkus kepedulian sosial,” tegas Prayogi.
Prinsip Partai X: Tata Kelola Negara Harus Transparan dan Berkeadilan
Dalam prinsip Partai X, tata kelola negara wajib menjunjung integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintahan yang baik bukan hanya yang berhasil menghemat, tetapi yang mampu menjamin setiap rupiah digunakan sesuai tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial.
Partai X menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan anggaran harus berorientasi pada pembangunan manusia, bukan sekadar angka makroekonomi. Pemerintah dituntut mengutamakan pengawasan publik, memperkuat lembaga antikorupsi, dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan anggaran secara digital.
Solusi Partai X: Integritas Anggaran dan Pengawasan Rakyat
Sebagai solusi konkret, Partai X mengajukan empat langkah strategis. Pertama, membangun sistem transparansi anggaran digital berbasis publik yang dapat diakses masyarakat secara real-time. Kedua, memperkuat fungsi audit independen dan memperluas kewenangan lembaga pengawasan nonpemerintah.
Ketiga, mendorong insentif moral dan finansial bagi aparat penegak hukum agar tidak mudah disuap dan tetap bermartabat. Keempat, mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam program pemerintahan agar moral kejujuran menjadi budaya birokrasi.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Tidak boleh lagi ada satu rupiah pun yang tersesat di meja kekuasaan,” tutup Prayogi.
