beritax.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kediri terhenti sementara akibat keterlambatan pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Penghentian sementara tersebut membuat ribuan siswa penerima manfaat belum memperoleh distribusi makanan bergizi seperti biasanya. Salah satu sekolah terdampak adalah MI Islamiyah Banjarmlati yang selama ini menerima suplai dari SPPG Tamanan 2. Penghentian distribusi memicu pertanyaan wali murid karena program telah berjalan rutin selama beberapa bulan terakhir.
Asisten Lapangan SPPG Tamanan 2, Haris, memastikan penghentian operasional bersifat sementara dan bukan kendala teknis lapangan. Seluruh dapur, tenaga kerja, dan sistem distribusi dinyatakan tetap siap beroperasi.
Keterlambatan terjadi karena pencairan dana dari pemerintah pusat belum tuntas menjelang akhir tahun anggaran. Proposal pendanaan disebut telah disetujui, namun realisasi pencairan belum diterima hingga jadwal distribusi.
SPPG Tamanan 2 melayani 18 sekolah dengan total penerima manfaat mencapai 2.815 siswa. Program MBG menjadi salah satu penopang utama pemenuhan gizi anak sekolah di Kota Kediri.
Dampak Sosial bagi Peserta Didik
Terhentinya MBG berdampak langsung pada siswa dari keluarga rentan ekonomi. Program ini selama ini membantu pemenuhan gizi harian sekaligus meringankan beban orang tua.
Penghentian distribusi meski sementara tetap menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat. Negara dinilai perlu memastikan program strategis tidak tersendat oleh persoalan administratif.
Partai X menilai program pangan anak tidak boleh bergantung pada kelambanan birokrasi.
Hak dasar anak atas gizi layak harus dijamin tanpa jeda kebijakan.
Sikap Kritis Partai X terhadap Pemerintah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan negara wajib hadir penuh. Menurutnya, tugas negara ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Keterlambatan dana MBG menunjukkan lemahnya tata kelola program strategis nasional.
Negara tidak boleh membiarkan anak-anak menjadi korban keterlambatan administrasi.
Prayogi menilai pemerintah pusat harus bertanggung jawab memastikan kesinambungan program. Kebijakan sosial tidak boleh berjalan setengah-setengah atau bergantung momentum anggaran.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Publik
Berdasarkan prinsip Partai X, rakyat adalah pusat dari seluruh kebijakan negara.
Negara hadir bukan sebagai penguasa, melainkan pelayan yang menjamin hak dasar warga.
Program MBG merupakan instrumen keadilan sosial dan investasi masa depan bangsa.
Karena itu, pelaksanaannya harus konsisten, terencana, dan berkelanjutan.
Partai X menolak normalisasi keterlambatan anggaran sebagai alasan penghentian layanan publik.
Negara wajib membangun sistem yang antisipatif dan berpihak pada rakyat.
Solusi Partai X atas Tertundanya MBG
Partai X mendorong pemerintah membangun skema dana cadangan program sosial strategis. Dana tersebut digunakan ketika pencairan reguler mengalami hambatan administratif.
Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam manajemen anggaran. Transparansi jadwal pencairan harus dibuka kepada publik dan pelaksana lapangan.
Partai X mengusulkan audit kebijakan untuk memastikan hambatan tidak terulang.
Evaluasi harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar penanganan sementara.
Tertundanya Program Makan Bergizi Gratis di Kediri menjadi alarm serius bagi negara.
Program strategis rakyat tidak boleh terhenti hanya karena kelambanan administrasi.Partai X menegaskan pemerintah harus segera melanjutkan MBG tanpa pembatalan.
Negara wajib hadir melindungi, melayani, dan mengatur demi masa depan generasi bangsa
