beritax.id – Dalam banyak kejadian bencana dan krisis di daerah, warga harus menghadapi kenyataan pahit: mereka bukan hanya kekurangan bantuan, tetapi juga kekurangan informasi. Sementara banjir merusak rumah dan longsor menutup akses, masyarakat tidak pernah benar-benar tahu berapa anggaran yang disiapkan pemerintah, bagaimana anggaran itu digunakan, dan mengapa banyak program mendadak “tidak tersedia”. Informasi yang kabur membuat rakyat bergerak dalam gelap dan inilah bentuk kerugian pertama karena anggaran disembunyikan.
Kerugian kedua muncul lebih menyakitkan ketika akhirnya laporan keuangan terbuka, barulah terlihat bahwa sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk mitigasi, evakuasi, dan bantuan justru disembunyikan dalam pos belanja lain. Rakyat pun dirugikan dua kali: hak atas informasi hilang, hak atas anggaran juga raib.
Informasi yang Dihambat, Akses Rakyat Ditutup
Dalam berbagai kejadian, masyarakat tidak mengetahui:
- berapa dana darurat yang tersedia,
- bagaimana alokasi anggaran bencana,
- siapa yang mengelola distribusi bantuan,
- atau mengapa beberapa program tidak berjalan walaupun dijanjikan.
Sebagian pejabat berdalih bahwa dokumen masih disusun atau data sedang diverifikasi. Namun alasan yang sama selalu muncul setiap tahun, setiap masa krisis.
Ketidakjelasan ini bukan sekadar masalah administrasi ini melemahkan kemampuan rakyat untuk mengawasi penggunaan uang negara yang berasal dari pajak mereka sendiri. Ketika informasi ditutup, kontrol publik ikut hilang
Anggaran yang Berpindah Tanpa Jejak Jelas
Beberapa tahun terakhir, pola yang sering terjadi adalah anggaran bergeser secara diam-diam. Tidak dijelaskan dalam rapat publik, tidak disampaikan secara terbuka, hanya muncul dalam laporan keuangan belakangan.
Dana mitigasi tiba-tiba mengecil, dana proyek tertentu tiba-tiba membengkak, dan dana darurat dipindahkan ke kegiatan seremonial atau belanja rutin.
Dalam kondisi bencana, hal ini bukan sekadar kesalahan administratif ini bentuk abai terhadap keselamatan rakyat.
Sementara rakyat membutuhkan kepastian, yang mereka dapatkan justru alokasi anggaran yang berpindah tempat tanpa alasan.
Minim Transparansi, Maksimal Risiko
Ketiadaan informasi membuat masyarakat tidak tahu mana yang benar:
- apakah dana bantuan habis,
- apakah belum dibelanjakan,
- atau apakah memang sengaja disimpan untuk tujuan lain.
Dalam kekosongan informasi, rumor berkembang, ketidakpercayaan masyarakat meningkat, dan legitimasi pemerintah melemah.
Di tengah bencana, situasi semacam ini bisa memicu kepanikan dan konflik sosial.
Rakyat dirugikan bukan hanya dari segi ekonomi dan keselamatan, tetapi juga dari sisi psikologis dan sosial.
Prayogi R. Saputra: “Jika Informasi Dikaburkan, Negara Tidak Sedang Melayani Rakyat”
Menanggapi pola ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, memberikan kritik tajam:
“Negara punya tiga tugas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi bagaimana negara bisa melindungi kalau anggarannya disembunyikan? Bagaimana bisa melayani kalau informasinya dikaburkan?”
Prayogi menegaskan bahwa hak rakyat atas informasi sama pentingnya dengan hak mereka atas bantuan.
“Ketika anggaran tidak jelas, maka pelayanan tidak jelas. Dan ketika informasi disembunyikan, itu tanda negara tidak menjalankan amanahnya.”
Ia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk menghentikan praktik penyembunyian anggaran di masa krisis.
Solusi: Buka Informasinya, Jernihkan Anggarannya
Partai X mengusulkan langkah konkret agar rakyat tidak terus dirugikan:
- Publikasi Real-Time Anggaran Bencana
Setiap daerah wajib menyediakan dashboard yang dapat diakses publik mengenai penggunaan dana darurat, alokasi bantuan, dan progres belanja. - Penghentian Pengalihan Anggaran Tanpa Persetujuan Publik
Pergeseran APBD harus melalui konsultasi terbuka dan disertai alasan yang jelas. - Audit Transparan Setiap Penggunaan Dana Bencana
Bukan sekadar laporan tahunan, tetapi audit independen yang dapat diakses oleh masyarakat. - Wajib Laporkan Setiap Bantuan Masuk dan Keluar
Logistik, belanja darurat, dan dana hibah harus dicatat dan dipublikasikan setiap hari selama masa bencana. - Integrasi Early Warning System dengan Transparansi Anggaran
Rakyat harus tahu bukan hanya potensi bencana, tetapi juga kesiapan anggaran untuk menghadapinya. - Sanksi Tegas untuk Praktik Pengaburan Informasi
Bukan sekadar teguran administratif, tetapi tindakan hukum jika ditemukan penyembunyian data atau manipulasi anggaran.
Penutup: Negara Tidak Boleh Dua Kali Merugikan Warga
Ketika rakyat menghadapi bencana, mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian anggaran dan informasi yang dikaburkan. Kerugian materi sudah berat jangan ditambah dengan kerugian dari sisi kejujuran negara.
Untuk melindungi, melayani, dan mengatur dengan benar, negara harus membuka semua informasi tanpa syarat. Karena ketika anggaran disembunyikan dan informasi dikaburkan, rakyat bukan hanya terpinggirkan mereka dikhianati.
