beritax.id — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali jadi sorotan usai muncul kabar penambahan anggaran proyek Makan Bergizi Nasional (MBG). Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mempertanyakan dasar pengajuan tambahan dana sebesar Rp100 triliun oleh BGN.“Tidak ada catatan rapat atau arsip resmi mengenai usulan itu,” kata Nihayatul dalam rapat, Rabu (12/11/2025).
Ia menegaskan, setiap penambahan anggaran wajib mendapat persetujuan Komisi IX DPR, bukan hanya dari kementerian keuangan.Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Putih Sari, menambahkan hal senada. “Jika ada pergeseran program atau tambahan anggaran, harus dilaporkan kepada DPR sejak awal,” ujarnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa angka Rp100 triliun itu adalah anggaran cadangan yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, pagu utama BGN tetap Rp71 triliun, sedangkan Rp50 triliun disiapkan sebagai dana tambahan tahun berjalan.
Partai X: Transparansi Anggaran Adalah Wujud Akal Sehat Negara
Partai X menilai, kenaikan atau pergeseran anggaran sebesar ratusan triliun harus diikuti transparansi dan pengawasan ketat. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menyebut pengelolaan uang publik tidak boleh dilakukan secara “diam-diam”.
“Rakyat harus tahu ke mana setiap rupiah dibelanjakan. Ini soal akal sehat bernegara,” ujarnya tegas.
Menurutnya, kebijakan anggaran tanpa pengawasan hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Prayogi mengingatkan tiga tugas pokok negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau uang negara dikelola tanpa akuntabilitas, maka negara gagal menjalankan ketiganya,” katanya.
Prinsip Negara Menurut Partai X
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik negara. “Rakyat pemilik negara, pejabat hanyalah pekerja rakyat,” ujar Prayogi mengutip prinsip partai.
Negara diibaratkan bus, rakyat pemiliknya, dan pemerintah hanya sopirnya. “Kalau sopirnya ugal-ugalan, rakyat berhak menggantinya,” tegasnya.
Menurut Partai X, pengelolaan anggaran harus efektif, efisien, dan transparan. Tanpa itu, keadilan sosial hanya jadi slogan tanpa makna bagi rakyat.
Solusi Partai X: Reformasi Anggaran dan Digitalisasi Pengawasan
Partai X menawarkan solusi konkret untuk memperkuat tata kelola anggaran publik.
Pertama, transformasi birokrasi digital agar seluruh transaksi dan realisasi anggaran dapat dipantau publik secara terbuka. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan setiap pelanggaran anggaran dihukum tanpa tebang pilih.
Ketiga, pemisahan fungsi negara dan pemerintah agar pengawasan tidak berhenti di meja eksekutif.
Keempat, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman moral pejabat publik, bukan sekadar formalitas upacara.
Kelima, Musyawarah Kenegarawanan Nasional lintas lembaga untuk merancang sistem pengawasan nasional yang transparan dan berkeadilan. “Anggaran negara bukan rahasia birokrat, tapi amanat rakyat yang harus diawasi bersama,” tegas Prayogi.
Penutup: Uang Publik, Tanggung Jawab Publik
Partai X menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara adalah hak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. “Pengawasan bukan bentuk ketidakpercayaan, tapi bentuk cinta pada bangsa,” ujar Prayogi menutup pernyataannya.
Menurutnya, negara yang sehat adalah negara yang jujur kepada rakyatnya. “Kalau uang negara dikelola tertutup, maka keadilan hanya tinggal wacana,” ujarnya.
Partai X mengingatkan, rakyat berhak menuntut transparansi karena merekalah pemilik sejati negara. “Uang publik adalah amanah suci. Siapa yang menyalahgunakannya, berarti mengkhianati rakyat,” pungkasnya.
