beritax.id – Perdebatan tentang agenda isu global semakin menguat di tengah dinamika pemerintahan, ekonomi, dan teknologi yang berubah cepat di awal tahun 2026. Forum-forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) Davos 2026 menjadi arena bagi negara-negara kuat dan kelompok kepentingan untuk mendorong standar dan kebijakan global yang sering kali dipaksakan kepada negara-negara lain, meski tidak selalu mencerminkan kebutuhan atau konteks lokal.
Globalisasi dan Kepentingan Negara Besar
Isu global saat ini bukan sekadar tentang kolaborasi, tetapi juga kompetisi pengaruh yang kuat. Di forum seperti Davos 2026, ekonomi besar dan kekuatan teknologi menjadi pusat pembicaraan, dengan topik seperti AI, ketahanan ekonomi, dan hubungan antar negara yang dominan. Narasi ini sering dipakai untuk menyusun peta kebijakan yang dirancang oleh negara-negara kuat, yang kemudian menjadi acuan global di berbagai sektor.
Namun, agenda ini kadang dianggap memaksakan standar yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi realitas di banyak negara berkembang atau negara berpenghasilan menengah, termasuk isu lingkungan, perdagangan, atau teknologi yang diberlakukan atas nama “kemajuan global.”
Implikasi terhadap Ketahanan Negara dan Rakyat
Penerapan standar global yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks nasional berisiko menciptakan kesenjangan dan ketidaksetaraan. Banyak negara berada pada persimpangan antara menyesuaikan diri dengan agenda global dan menangani kebutuhan domestik yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan, pekerjaan, atau akses layanan dasar. Kesenjangan ini semakin kompleks ketika isu global seperti perubahan iklim, kesenjangan digital, atau fragmentasi ekonomi global ikut terlibat. Hal ini dalam perumusan kebijakan internasional, sering kali ditangani dengan satu pendekatan standar yang belum tentu relevan bagi semua negara.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Harus Menjaga Kepentingan Rakyatnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab. Adapun untuk memastikan agenda global tidak berdampak negatif terhadap rakyatnya.
“Negara punya tiga tugas pokok: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika agenda global dipaksakan tanpa memperhatikan kondisi nasional, rakyat bisa menjadi korban,” tegas Rinto.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan negara dalam diplomasi global harus tetap berorientasi pada kebutuhan domestik yang real, bukan sekadar menyesuaikan dengan tekanan atau trend global.
Dampak Nyata pada Kebijakan Lokal
Penerapan standar global sering kali mempengaruhi berbagai aspek kebijakan nasional, seperti:
- Sektor ekonomi dan perdagangan, di mana tarif, investasi, dan proteksionisme global dapat mempengaruhi industri dalam negeri.
- Isu teknologi dan digital, termasuk dominasi teknologi tertentu yang menimbulkan ketergantungan.
- Lingkungan dan perubahan iklim, di mana standar global mungkin belum memperhitungkan kesiapan lokal.
- Ketidaksetaraan dalam pembangunan, karena pendekatan global bisa mengabaikan konteks sosial‑ekonomi lokal.
Solusi: Menyelaraskan Agenda Global dengan Konteks Nasional
Rinto Setiyawan menekankan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan antara keterlibatan global dan kepentingan rakyat:
1. Penilaian Dampak Kebijakan Global
Negara harus independent impact assessment untuk menilai apakah standar global sesuai atau justru berpotensi merugikan masyarakat lokal.
2. Posisi Diplomasi yang Proaktif
Diplomasi Indonesia perlu lebih aktif membentuk agenda global sehingga tidak hanya menjadi penerima tetapi juga pembentuk norma yang adil dan inklusif.
3. Penguatan Kapasitas Nasional
Meningkatkan kapasitas institusi negara untuk merespons isu global tanpa harus kehilangan konteks lokal, termasuk dalam ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
4. Pendidikan dan Literasi Global
Masyarakat perlu dibekali dengan kompetensi untuk memahami implikasi agenda global serta bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka.
5. Kemitraan Global yang Berdasarkan Kesetaraan
Menjalin hubungan antarnegara yang saling menghormati dan bersifat mutually beneficial, bukan sekadar mengikuti standar yang dipaksakan kekuatan besar.
Agenda isu global tidak bisa dihindari, tetapi penyusunan dunia menurut standar yang dipaksakan tanpa konteks nasional bisa menggerus kualitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Negara harus tetap tegak dalam fungsi fundamentalnya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, sambil tetap terlibat secara konstruktif dalam dinamika global.
