beritax.id – BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk “Rapat Dengar Pendapat Warga” di Gedung DPR RI, Senin, 6 Oktober 2025. Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB dengan mengundang mahasiswa, buruh, LSM, seniman, dan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang. Melalui akun Instagram resminya, @bemui_official, BEM UI menyerukan ajakan kepada seluruh masyarakat yang “masih waras dan ingin terus berjuang” untuk hadir menyuarakan aspirasi. BEM UI menjelaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) merupakan forum terbuka bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan pembuat kebijakan.
BEM UI menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan perwujudan partisipasi rakyat dalam ruang demokrasi yang lebih bermartabat. Aksi RDPW juga menampilkan mimbar bebas, pertunjukan seni, bazar UMKM, lapak baca, hingga kegiatan memasak bersama sebagai simbol persaudaraan antarwarga. Dalam penyampaiannya, BEM UI menyebut RDPW adalah upaya rakyat untuk berdialog, bukan berkonfrontasi. Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 lalu, ketika ribuan warga turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Sikap Partai X: Demokrasi Harus Kembali ke Akar Rakyat
Partai X memandang gerakan BEM UI ini sebagai tanda bahwa suara rakyat mulai menembus tembok kekuasaan yang selama ini tertutup. Demokrasi yang sejati bukan diukur dari banyaknya rapat kabinet, melainkan dari keberanian rakyat bersuara. Rapat Dengar Pendapat Warga menjadi simbol bahwa demokrasi tidak bisa lagi dimonopoli pejabat dan birokrasi yang jauh dari realitas rakyat. Partai X menilai langkah BEM UI selaras dengan prinsip perjuangan moral bangsa, yaitu mengembalikan negara kepada pemiliknya yang sah: rakyat.
Pesan Rinto Setiyawan: Negara Harus Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan kembali esensi tugas negara dalam menghadapi gelombang aspirasi rakyat. “Tugas negara itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Rinto dengan tegas. Ia menilai forum seperti RDPW adalah cerminan fungsi demokrasi sejati di mana rakyat bukan hanya objek kebijakan, tetapi subjek yang berdaulat. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak takut terhadap suara rakyat, melainkan belajar dari suara tersebut untuk memperbaiki arah kebijakan nasional.
Prinsip Partai X: Pemerintah Pelayan, Bukan Penguasa yang Anti Kritik
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk melayani kepentingan publik. Pemerintah bukan penguasa yang berdiri di atas rakyat, melainkan pelayan yang harus siap dikritik, diawasi, dan dikoreksi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Partai X bahwa negara tidak boleh kehilangan arah moral dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan tanpa koreksi rakyat akan melahirkan kesewenangan dan mengikis nilai kemanusiaan yang menjadi dasar negara.
Solusi Partai X: Kembalikan Demokrasi ke Rakyat Melalui Reformasi Partisipatif
Partai X menawarkan langkah konkret agar semangat rakyat dalam RDPW dapat diinstitusionalisasi dalam sistem nasional. Pertama, pemerintah dan DPR perlu membuka forum rakyat permanen di setiap tingkat pemerintahan untuk menjamin partisipasi publik. Kedua, setiap rancangan undang-undang harus melewati tahap konsultasi rakyat sebagai bentuk pengawasan moral terhadap proses legislasi. Ketiga, pendidikan berbasis Pancasila harus dihidupkan kembali agar rakyat paham hak dan tanggung jawabnya dalam negara. Keempat, sistem perwakilan pemerintahan harus direformasi agar wakil rakyat benar-benar berasal dari rakyat, bukan hasil transaksi partai.
Penutup: Rakyat Bicara, Negara Harus Mendengar
Partai X memuji langkah BEM UI yang mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat melalui forum terbuka yang beradab dan solutif. Gerakan ini adalah pengingat bahwa pemerintahan bukan sekadar urusan pejabat, tetapi tentang masa depan bangsa yang harus dibangun bersama rakyat. Negara harus membuka telinga dan hati untuk mendengar suara rakyat tanpa ancaman, tanpa represi, dan tanpa kepura-puraan. Sebagaimana ditegaskan Partai X, kedaulatan rakyat bukan slogan, melainkan roh demokrasi yang harus dijaga agar negara tetap berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
