beritax.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menekankan pentingnya peran konstruktif masyarakat dalam menjaga supremasi sipil pascareformasi. Supremasi sipil dianggap sebagai benteng untuk mencegah munculnya kepemimpinan otoriter serta memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Sekretaris Jenderal DPP GMNI, Patra Dewa, menyebut organisasi masyarakat, LSM, dan kelompok sipil harus berperan aktif memperkuat prinsip ini. Diskusi kebangsaan bertajuk “Merawat Demokrasi Indonesia: Menegaskan Supremasi Sipil Melalui Peran Konstruktif Masyarakat” juga mempertegas komitmen GMNI menjaga demokrasi.
Kritik Partai X: Rakyat Harus Jadi Penentu
Menanggapi itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa rakyat adalah penentu utama arah bangsa.
“Tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Bukan meminggirkan rakyat,” tegasnya.
Menurut Rinto, perdebatan tentang supremasi sipil tidak boleh berhenti pada forum diskusi atau retorika kekuasaan. Supremasi sipil hanya nyata bila rakyat berperan langsung mengawasi kekuasaan. Ia menekankan bahwa rakyat harus dijadikan aktor utama dalam menjaga keseimbangan sipil dan militer.
Negara harus dipahami sebagai alat rakyat untuk menyejahterakan kehidupan, bukan sekadar institusi yang menjaga kepentingan elit penguasa.
Supremasi sipil menurut Partai X harus bermuara pada terwujudnya keadilan sosial. Jika rakyat hanya menjadi penonton, maka prinsip demokrasi kehilangan makna sejatinya.
Solusi Partai X: Supremasi Sipil Berbasis Kedaulatan Rakyat
Partai X mengajukan beberapa langkah konkret agar supremasi sipil tidak berhenti menjadi jargon:
- Penguatan kontrol rakyat terhadap lembaga negara melalui mekanisme partisipasi digital terbuka dan transparan.
- Pendidikan rakyat berbasis Pancasila agar kesadaran sipil tumbuh dan mengakar di masyarakat.
- Mendorong militer profesional non-politis yang fokus pada pertahanan negara, bukan arena kekuasaan praktis.
- Kolaborasi sipil-militer berbasis transparansi dengan DPR, media, dan masyarakat sipil sebagai pengawas.
- Reformasi hukum dan birokrasi untuk memastikan rakyat tidak hanya dilibatkan, tetapi juga menjadi penentu arah kebijakan nasional.
GMNI menegaskan pentingnya peran sipil dalam demokrasi. Partai X menambahkan, rakyat tidak boleh hanya didorong berperan, tetapi harus menjadi penentu sejati.
“Supremasi sipil tanpa rakyat sebagai pusatnya hanyalah slogan kosong. Demokrasi hanya berarti jika rakyat berdaulat penuh,” tutup Rinto.
