beritax.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengucurkan dana Rp1,8 triliun untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program padat karya tunai ini menyasar 8.000 titik lokasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir September 2025, progres fisik program tercatat 54,52 persen dengan realisasi keuangan 76,88 persen. Kegiatan ini juga telah menyerap 65.424 tenaga kerja dengan total 2,94 juta hari orang kerja (HOK).
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan program padat karya membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pelaksanaan P3TGAI dilakukan dengan pola swakelola, sehingga dana berputar langsung di desa. Dody menambahkan, mekanisme ini menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Tahun depan, P3TGAI direncanakan diperluas hingga 12.000 lokasi, meningkat 50 persen dari tahun ini. Meski demikian, Partai X menilai manfaat program tidak sepenuhnya dirasakan rakyat kecil.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan kritik keras. Menurutnya, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kalau rakyat hanya jadi pekerja sementara pejabat menikmati keuntungan, ini bukan keadilan sosial,” ujarnya.
Ia menilai program padat karya seharusnya meningkatkan taraf hidup rakyat, bukan sekadar proyek penghabisan anggaran.
“Rakyat bekerja keras di lapangan, tetapi pejabat kenyang dengan laporan dan penghargaan,” tambah Prayogi.
Partai X menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada seremonial penyerapan tenaga kerja. Kebijakan harus menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat dengan mandat terbatas, bukan penguasa atas rakyat. Sejahtera berarti kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika dana triliunan rupiah habis, namun rakyat tetap miskin, program dianggap gagal. Setiap rupiah dari APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya wajib transparan dan berdampak nyata.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar program padat karya tidak hanya jadi proyek penghabisan anggaran. Pertama, transformasi birokrasi digital agar anggaran padat karya transparan, mudah diawasi rakyat, dan bebas manipulasi. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memperkuat pengawasan atas pengadaan dan distribusi dana pembangunan. Ketiga, musyawarah kenegarawanan lintas unsur rakyat dalam menentukan prioritas program pembangunan desa. Keempat, pendidikan moral dan berbasis Pancasila bagi pejabat agar pembangunan berpihak pada rakyat, bukan kelompok penguasa. Kelima, evaluasi berbasis kesejahteraan rakyat, bukan sekadar persentase realisasi fisik atau laporan serapan dana. Dengan langkah itu, padat karya dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan alat kekuasaan anggaran.
Penutup
Program P3TGAI menyerap banyak tenaga kerja dan mengalirkan dana triliunan rupiah ke desa-desa. Namun, Partai X mengingatkan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan laporan kementerian. Jika rakyat tetap miskin sementara pejabat menikmati kenyamanan, pembangunan telah kehilangan arah. Negara ada untuk rakyat, dan pembangunan harus memastikan rakyat merasakan hasil, bukan sekadar bekerja keras. Rakyat adalah raja, dan pejabat hanyalah pelayan yang wajib bekerja dengan jujur demi keadilan sosial.
