beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilengkapi rapid test. Langkah ini dilakukan untuk mencegah keracunan makanan yang beredar di masyarakat. Dadan menegaskan standar SPPG di bawah Polri relatif baik, dengan dapur memenuhi syarat serta penerapan uji cepat sebelum distribusi. Namun, kebijakan ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya?
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tugas negara ada tiga. Pertama, melindungi rakyat. Kedua, melayani rakyat. Ketiga, mengatur rakyat. Menurutnya, instruksi presiden terkait SPPG Polri tidak menjawab kebutuhan pokok rakyat.
“Kalau hanya SPPG Polri yang dijaga kualitasnya, rakyat tetap tertinggal,” ujar Rinto. Ia menilai, negara seharusnya mengutamakan akses gizi merata bagi seluruh warga, bukan hanya pada institusi tertentu.
Prinsip Partai X
Partai X berpandangan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan. Kewenangan itu wajib dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sehingga pejabat hanyalah pelayan rakyat. Sejahtera bagi Partai X berarti terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Karena itu, kebijakan gizi semestinya tidak terbatas pada lingkup institusi, melainkan menyentuh masyarakat luas.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan langkah konkret sesuai prinsip perjuangan. Pertama, musyawarah kenegarawanan lintas unsur bangsa untuk merumuskan kebijakan gizi yang menyeluruh. Kedua, reformasi birokrasi pelayanan gizi berbasis digital untuk memangkas praktik manipulasi dan meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, pendidikan gizi dan kesehatan harus masuk kurikulum sekolah agar generasi mendatang tidak buta gizi. Keempat, media milik negara wajib digunakan untuk menyebarkan edukasi pangan sehat dan murah. Dengan langkah itu, akses gizi tidak hanya monopoli lembaga tertentu, tapi merata bagi semua rakyat.
Instruksi presiden terkait rapid test di dapur SPPG Polri memang terlihat positif. Namun, kebijakan ini berisiko makin menegaskan kesenjangan pelayanan antara rakyat dan institusi. Partai X mengingatkan bahwa tugas negara bukan melayani sebagian, tetapi melayani seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Rakyat adalah raja, pemerintah hanyalah pelayan. Keadilan gizi hanya akan terwujud jika negara berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjaga dapur sendiri.
