beritax.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah pusat maupun daerah mengaudit bangunan pesantren secara menyeluruh. Hal itu imbas musibah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, yang menelan korban jiwa. Dini menilai keselamatan santri harus menjadi prioritas utama dengan audit, mitigasi bencana, dan pelatihan kesiapsiagaan.
Runtuhnya bangunan pesantren Al Khoziny terjadi ketika ratusan santri tengah beribadah di lantai bawah. Peristiwa itu memperlihatkan lemahnya standar keamanan bangunan di wilayah rawan bencana. Basarnas menyebut insiden terjadi saat pengecoran masih berlangsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan prosedur keselamatan pembangunan gedung pesantren.
Partai X: Lindungi Santri, Bukan Cari Kambing Hitam
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan, negara memiliki tiga tugas mendasar. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, langkah audit tidak boleh sebatas mencari kesalahan teknis atau kambing hitam. Yang terpenting adalah melindungi nyawa santri dan memastikan pendidikan berlangsung aman. Negara jangan hanya hadir setelah korban berjatuhan, tetapi harus mengedepankan pencegahan sejak awal.
Setiap kebijakan, termasuk di sektor pendidikan dan pesantren, harus berpijak pada Pancasila. Pesantren adalah bagian penting dari kebudayaan dan pendidikan bangsa. Karenanya, perlindungan santri adalah kewajiban negara. Infrastruktur pendidikan harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat, bukan proyek asal jadi yang rawan bencana.
Solusi Partai X: Bangun Sistem Keselamatan Pendidikan Nasional
Partai X menawarkan solusi nyata. Pertama, audit keselamatan bangunan harus berbasis kepakaran independen, bukan kepentingan kekuasaan. Kedua, negara wajib menyiapkan dana darurat renovasi pesantren dengan mekanisme transparan. Ketiga, penerapan standar bangunan tahan bencana harus diwajibkan pada setiap proyek pendidikan. Keempat, pemerintah perlu mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi santri, pengelola, dan masyarakat sekitar. Kelima, reformasi birokrasi konstruksi harus menutup ruang korupsi dalam pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan langkah itu, pesantren bisa menjadi tempat belajar yang aman sekaligus membangun generasi masa depan.
Partai X menegaskan, tragedi robohnya bangunan pesantren adalah peringatan serius. Negara harus bertindak cepat melindungi santri, bukan sekadar mencari kesalahan. Pendidikan yang aman adalah hak rakyat, dan negara wajib memenuhinya.
