beritax.id – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah insiden keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada lebih dari 5.000 anak-anak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden memanggil sejumlah menteri sesaat setelah tiba di Jakarta untuk membahas langkah perbaikan tata kelola program MBG.
Rapat terbatas di Kementerian Kesehatan menyoroti disiplin prosedur dan kebersihan, khususnya terkait kualitas air. Pemerintah mengakui bakteri seperti e-coli, salmonella, dan staphylococcus menjadi penyebab utama keracunan. Presiden Prabowo menegaskan keselamatan anak-anak adalah prioritas, bahkan memimpin langsung rapat lanjutan mengenai program pangan dan kesehatan nasional. Namun, data Badan Gizi Nasional menunjukkan masih terdapat 70 insiden keamanan pangan sepanjang 2025, dengan 5.914 penerima MBG terdampak.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan tugas negara ada tiga hal. Melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai arahan Presiden yang detail tidak cukup bila tanpa tindakan nyata di lapangan. Rakyat tidak hanya butuh rapat dan instruksi, tetapi jaminan keamanan pangan secara langsung. Setiap kali insiden terjadi, yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa, bukan pejabat negara.
Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan. Negara harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat. Dalam kasus MBG, kegagalan pengawasan menunjukkan lemahnya sistem birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat. Prinsip Partai X menolak logika kekuasaan yang mengutamakan pencitraan di atas keselamatan rakyat. Keadilan dan kesejahteraan harus menjadi dasar dari setiap kebijakan, bukan sekadar rencana tanpa pelaksanaan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, audit total sistem MBG secara digital agar distribusi pangan diawasi publik. Kedua, sertifikasi wajib higiene dan keamanan pangan harus dipenuhi sebelum dapur MBG beroperasi. Ketiga, penegakan hukum tegas terhadap pihak lalai, termasuk penyedia yang menyuplai bahan makanan berbahaya. Keempat, pembentukan badan independen berbasis musyawarah publik untuk mengawasi keamanan pangan anak-anak. Kelima, pendidikan rakyat agar masyarakat tahu haknya dalam menuntut perlindungan negara.
Rakyat tidak butuh rapat panjang yang hanya menambah daftar perencanaan. Yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman keracunan berulang. Partai X menegaskan negara harus segera bergerak melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan tindakan, bukan sekadar arahan.
