beritax.id – Eks Komisioner Bawaslu RI, Agustiani Tio Fridelina, mengajukan permohonan pencabutan larangan bepergian ke luar negeri kepada KPK. Permohonan ini diajukan setelah masa pencekalan enam bulan berakhir dan kasus dugaan suap Harun Masiku serta perintangan penyidikan Hasto Kristiyanto dinyatakan selesai. Kuasa hukum Agustiani menegaskan, dasar hukum pencekalan sudah tidak relevan lagi.
Kuasa hukum Agustiani, Army Mulyanto, menyebut pencekalan tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor B/34/DAK.00.01/23/01/2025 yang berlaku enam bulan. Menurutnya, surat larangan itu sudah tidak berdasar baik secara hukum maupun faktual. Ia meminta KPK segera mencabutnya demi prinsip keadilan dan perlindungan HAM.
Meskipun kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto disebut selesai, publik masih mempertanyakan transparansi proses hukum yang terjadi. KPK sebelumnya menegaskan pencegahan diperlukan karena keterangan Agustiani masih dibutuhkan. Namun, pengajuan pencabutan ini justru membuka ruang spekulasi bahwa hukum bisa dinegosiasikan.
Partai X Ingatkan Fungsi Negara
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika hukum bisa dinegosiasikan, rakyat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Partai X menolak segala bentuk kompromi yang mengurangi tegaknya keadilan.
Partai X berpegang bahwa kekuasaan politik harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk menghadirkan keadilan rakyat. Hukum adalah alat keadilan, bukan komoditas tawar-menawar penguasa. Karena itu, setiap proses hukum harus berorientasi pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan segelintir kepentingan politik.
Solusi Partai X
Pertama, pembentukan sistem hukum digital berbasis transparansi agar publik bisa mengawasi setiap keputusan lembaga hukum. Kedua, musyawarah kenegarawanan yang melibatkan akademisi, aparat, dan masyarakat sipil untuk mengawal independensi KPK. Ketiga, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman hukum, memastikan keadilan sosial terjamin tanpa diskriminasi.
Kasus Agustiani Tio menegaskan pentingnya konsistensi hukum. Partai X menekankan, rakyat membutuhkan keadilan yang bersih dan tegas, bukan negosiasi. Negara ada untuk menjamin keadilan, bukan melanggengkan privilese bagi penguasa.
