beritax.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan dapur MBG yang lalai. Langkah ini disampaikan menyusul kasus keracunan belasan siswa di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat. Diduga penyebabnya adalah saus kedaluwarsa yang digunakan dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik menegaskan penghentian operasional dapur MBG adalah bagian dari evaluasi BGN. Setiap indikasi kelalaian harus ditindak cepat. Ia menyebut investigasi dilakukan melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, bahkan kepolisian. Dapur bermasalah wajib berhenti sementara sampai pemeriksaan tuntas.
Kasus ini bukan pertama kali terjadi. Gelombang keracunan siswa menunjukkan lemahnya tata kelola MBG. Rantai pasok yang panjang, minim pengawasan, dan rendahnya higienitas jadi faktor utama. BGN juga mengimbau semua dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Partai X: Rakyat Jadi Tumbal
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyoroti keras sikap BGN. Ia menegaskan tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Rakyat yang keracunan, kenapa rakyat juga yang disalahkan? Ini kegagalan negara, bukan salah rakyat,” tegasnya.
ram. Anggaran Rp233 triliun untuk MBG tidak boleh berubah menjadi eksperimen berisiko. Prinsip Partai X jelas rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemerintah pelayan. Program rakyat harus aman, bermartabat, dan transparan.
Solusi Partai X: Perbaikan Tata Kelola MBG
Partai X menawarkan solusi nyata. Pertama, audit total rantai pasok makanan MBG dengan publikasi terbuka. Kedua, digitalisasi pengawasan higienitas dapur melalui aplikasi berbasis laporan masyarakat. Ketiga, pembentukan lembaga pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya birokrat. Keempat, pelatihan wajib bagi pengelola dapur dengan standar kesehatan ketat. Kelima, musyawarah kenegarawanan melibatkan DPR, pemerintah, ormas, dan warga untuk memastikan MBG tidak jadi ladang bisnis.
Partai X menegaskan program MBG semestinya menjadi perlindungan bagi anak-anak, bukan ancaman kesehatan massal. Negara tidak boleh melempar tanggung jawab ke dapur kecil. Kebijakan besar dengan anggaran raksasa harus menyentuh rakyat dengan pengawasan ketat dan transparansi penuh.
