beritax.id – Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menemukan bentuk nyata. Nama tokoh nasional seperti Mahfud MD hingga mantan Kapolri disebut akan bergabung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, komite ini berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk internal Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Menurutnya, pemerintah dan Polri memiliki semangat sama, yaitu memperbaiki institusi kepolisian agar lebih dipercaya publik. Komite ini diperkirakan beranggotakan sembilan orang, dengan susunan resmi diumumkan setelah Presiden Prabowo kembali dari Sidang Umum PBB di New York.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai reformasi Polri tidak boleh hanya berhenti pada struktur komite. Ia mengingatkan, tugas negara selalu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Reformasi harus menjamin kepastian hukum bagi rakyat, bukan sekadar pergantian figur atau tim baru.
Menurutnya, rakyat sering kecewa karena hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Reformasi Polri harus memastikan kepastian hukum berlaku adil tanpa pandang bulu. Jika tidak, rakyat tetap merasa jauh dari perlindungan negara.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah bukanlah pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan sejati. Kesejahteraan berarti rakyat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Hukum yang pasti adalah syarat utama agar kesejahteraan terjamin. Karena tanpa kepastian hukum, segala program pemerintah kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Solusi Partai X
Sebagai solusi, Partai X menawarkan langkah strategis untuk memastikan reformasi Polri menyentuh akar persoalan:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Setiap keputusan hukum harus berpihak pada kebenaran, bukan pada uang atau mayoritas suara.
- Transformasi birokrasi digital di kepolisian. Sistem berbasis teknologi akan menutup celah korupsi, pungli, dan manipulasi laporan.
- Musyawarah kenegarawanan nasional. Empat pilar bangsa, yaitu intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya, harus duduk bersama merumuskan arah reformasi.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Generasi muda harus memahami hukum sebagai benteng keadilan, bukan alat kekuasaan.
- Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah. Agar kegagalan kebijakan rezim tidak mengguncang kepercayaan rakyat terhadap negara.
Dengan langkah-langkah itu, Partai X menegaskan bahwa reformasi Polri harus melahirkan kepastian hukum. Bukan sekadar tim atau komite, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo adalah momentum penting. Namun, Partai X mengingatkan agar reformasi tidak berhenti pada simbol. Kepastian hukum bagi rakyat adalah tujuan utama. Negara hadir bukan hanya melindungi aparat, tetapi menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
