beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi nol persen dapat terwujud. Caranya, dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan, kepabeanan, dan cukai melalui penutupan kebocoran penerimaan. Menurut Purbaya, jika tidak tercapai dalam satu tahun, target itu tetap akan dicapai secara bertahap.
Purbaya menegaskan, arah kebijakan fiskal jelas menuju penghapusan defisit. Meski ekonomi global masih berat, pemerintah tetap yakin bisa mencapainya. Bahkan Presiden Prabowo menargetkan APBN tanpa defisit pada 2027 atau 2028. Untuk APBN 2026, pemerintah masih menetapkan defisit sebesar Rp689 triliun atau 2,68 persen dari PDB.
Kritik Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan kembali hakikat tugas negara. Ia menegaskan, tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, nol persen defisit memang terlihat indah, tetapi rakyat lebih dulu mengalami minus. Harga kebutuhan pokok naik, akses kesehatan sulit, dan pendidikan masih membebani. Prayogi menilai, kebijakan fiskal yang tidak berorientasi pada rakyat hanyalah pencitraan angka.
Partai X menegaskan, rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pejabat hanyalah pelayan rakyat yang diberi mandat terbatas. Negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, defisit nol persen tidak boleh dicapai dengan mengorbankan rakyat melalui pajak berlebihan dan pemotongan subsidi vital.
Partai X menilai, strategi penghapusan defisit berpotensi menekan rakyat dengan kewajiban pajak semakin besar. Sementara itu, kebocoran anggaran akibat korupsi masih terjadi di banyak sektor. Negara seharusnya menutup defisit dengan efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi, bukan membebani rakyat. Rakyat tidak boleh menjadi tumbal ambisi fiskal pemerintah.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi strategis. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk memastikan pajak digunakan transparan dan tepat sasaran. Kedua, pemisahan jelas antara negara dan pemerintah agar kebijakan fiskal tidak tunduk pada kepentingan rezim. Ketiga, transformasi birokrasi digital untuk mencegah kebocoran dan memperkuat transparansi APBN. Keempat, pendidikan berbasis Pancasila untuk membangun kesadaran bahwa anggaran adalah milik rakyat, bukan milik pejabat.
Partai X menegaskan, defisit nol persen bukan tujuan utama bernegara. Kesejahteraan rakyatlah yang harus menjadi tolok ukur utama. Jika rakyat masih minus dalam hidupnya, maka APBN nol persen hanya ilusi. Negara sejati harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar mengatur angka di atas kertas.
