beritax.id – Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pangan adalah hidup-mati bangsa sehingga kesejahteraan petani harus menjadi prioritas. Rokhmin menekankan, kegagalan pertanian berarti kegagalan negara. Karena itu, normalisasi saluran air di sentra pertanian harus segera dilakukan, dengan dukungan APBN bila daerah tidak mampu.
Rokhmin juga menyebut revisi UU Pangan sedang berlangsung untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Dalam peringatan Hari Tani, ia menegaskan pesan Bung Karno tentang pangan sebagai urat nadi bangsa. Para petani menyampaikan persoalan serius, mulai dari harga beras, kerusakan pintu air, hingga keterbatasan solar untuk traktor. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan pangan belum ditangani secara menyeluruh oleh negara.
Catatan Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, komitmen menjaga pangan tidak boleh berhenti pada seremoni pemerintahan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kepastian bahwa mereka tidak lagi kelaparan. Jika pemerintah hanya bicara tanpa kerja nyata, maka pangan tetap menjadi senjata, bukan hak rakyat.
Partai X menekankan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati. Pemerintah hanyalah pelayan yang mendapat mandat terbatas. Negara sejati adalah negara yang memastikan pangan terjangkau, distribusi adil, dan petani sejahtera. Pangan bukanlah sekadar komoditas, melainkan hak asasi rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pangan harus transparan, efektif, dan berpihak pada rakyat miskin.
Rakyat Tak Boleh Jadi Korban
Partai X menilai, praktik konversi lahan, kelangkaan pupuk, hingga permainan harga pangan adalah bukti lemahnya negara. Petani kerap diperlakukan sebagai obyek, sementara rakyat dibiarkan menderita akibat harga pangan yang tidak terkendali. Jika pangan adalah hidup-mati bangsa, maka pemerintah wajib membuktikan keberpihakan nyata, bukan hanya retorika.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi strategis. Pertama, reformasi hukum berbasis kepakaran untuk menjamin perlindungan hukum bagi petani dan konsumen. Kedua, transformasi birokrasi digital untuk transparansi distribusi pupuk, benih, dan subsidi agar tepat sasaran. Ketiga, pemisahan tegas antara negara dan pemerintah agar pangan tidak dipolitisasi oleh rezim. Keempat, pendidikan berbasis Pancasila agar rakyat sadar bahwa pangan adalah hak, bukan hadiah penguasa.
Partai X menegaskan, komitmen menjaga pangan harus dibuktikan dengan kebijakan nyata yang menghadirkan keadilan sosial. Rakyat tidak butuh janji, melainkan kepastian bahwa mereka bisa makan dengan layak. Negara harus benar-benar melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, agar tak ada lagi yang kelaparan di negeri yang kaya ini.
