beritax.id – Koalisi Kawal MBG mendesak pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Desakan muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa, ibu hamil, hingga balita penerima manfaat program tersebut.
Eva Nurcahyani dari ICW menilai program ini minim akuntabilitas dan buruk dalam tata kelola. Evaluasi total, menurutnya, harus melibatkan publik. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan masalah ada di level sistem, bukan sekadar di dapur penyedia.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Kalau rakyat malah jadi korban keracunan, pemerintah gagal menjalankan ketiga tugas itu,” ujarnya.
Partai X menilai program MBG jangan dijalankan secara terburu-buru hanya demi pencitraan kekuasaan. “Rakyat bukan kelinci percobaan. Setiap kebijakan harus lahir dari perencanaan matang, bukan sekadar obsesi penguasa,” tambahnya.
Berdasarkan prinsip Partai X, rakyat adalah pemilik kedaulatan negara dan pejabat hanyalah pelayan rakyat. Pemerintah wajib transparan, efektif, dan efisien dalam setiap kebijakan. Program rakyat seharusnya menyejahterakan, bukan menimbulkan penderitaan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi konkret agar rakyat tidak kembali jadi korban:
- Evaluasi independen program MBG, libatkan guru, siswa, orang tua, akademisi, dan organisasi sipil.
- Audit transparan anggaran MBG, pastikan Rp335 triliun benar-benar sampai ke rakyat, bukan jadi bancakan proyek.
- Perbaikan tata kelola distribusi, gunakan transformasi digital untuk memantau penyedia, kualitas makanan, hingga distribusi.
- Pendidikan gizi nasional, selaraskan MBG dengan pendidikan gizi di sekolah agar manfaatnya berkelanjutan.
- Moratorium program hingga aman, hentikan sementara hingga ada jaminan keamanan pangan bagi penerima.
Partai X menegaskan, program rakyat tidak boleh jadi ajang eksperimen. Pemerintah harus berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar proyek. Sesuai motto berita kami: kritis, obyektif, dan solutif, rakyat berhak mendapatkan gizi yang aman, bukan risiko keracunan.
