beritax.id – Direktur Literatur Institut Asran Siara mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai serius memberantas praktik mark up proyek pendidikan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa dana pendidikan harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Menurut catatan, dugaan mark up pengadaan Chromebook menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,98 triliun. Hal ini terjadi karena harga pasar laptop Rp3 juta dibeli dengan harga Rp6 juta.
Praktik mark up tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kualitas layanan pendidikan. Di sektor pendidikan, kerugian terbesar ditanggung jutaan siswa yang masa depannya dipertaruhkan. Transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai kunci agar anggaran besar pendidikan tidak bocor ke kantong pejabat. Asran menyebut kasus ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia.
Partai X: Rakyat Masih Bayar Mahal
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, rakyat masih harus membayar mahal untuk pendidikan, padahal dana triliunan rupiah sudah dikucurkan. Ia menegaskan, pembersihan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika, melainkan harus nyata mengurangi beban biaya rakyat.
Bagi Partai X, pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk membuat kebijakan. Pemerintah bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat.
Negara memiliki tiga unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah. Karena itu, kebijakan harus berpihak pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Jika praktik mark up masih terjadi, artinya pemerintah gagal menjalankan mandat rakyat.
Renungan Pancasila dan Tugas Negara
Partai X menilai kasus korupsi pendidikan adalah bentuk pengkhianatan terhadap esensi Pancasila. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, belum terwujud bila rakyat masih harus menanggung biaya pendidikan tinggi. Pemerintah wajib menghadirkan kebijakan yang efektif, efisien, dan transparan, bukan sekadar jargon pemberantasan korupsi.
Solusi Partai X untuk Pendidikan Bersih dan Terjangkau
Partai X menawarkan solusi menyeluruh. Pertama, melakukan reformasi hukum berbasis kepakaran untuk menutup ruang korupsi. Kedua, transformasi birokrasi pendidikan ke arah digital untuk mencegah manipulasi anggaran. Ketiga, pendidikan moral dan berbasis Pancasila wajib diterapkan agar generasi muda paham hak dan kewajibannya. Keempat, penggunaan media nasional untuk menyebarkan pendidikan dan moral agar kesadaran ideologis rakyat semakin kuat.
Partai X menegaskan, jika rakyat masih membayar mahal biaya pendidikan, maka pemberantasan korupsi belum berhasil. Pemerintah tidak boleh berhenti pada pencitraan bersih, melainkan wajib membuktikan dengan kebijakan nyata yang meringankan rakyat. Pendidikan yang bersih, murah, dan bermutu adalah hak rakyat, bukan barang mewah.
