beritax.id – Dosen komunikasi Universitas Dian Nusantara, Dr. Algooth Putranto menilai rangkap jabatan Angga Raka Prabowo tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, rangkap jabatan masih bisa diterima selama berada dalam rumpun pekerjaan yang sama. Angga Raka kini menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sekaligus Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Algooth menilai pengangkatan tersebut justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Algooth menyebut langkah Presiden bisa mengonsolidasikan strategi komunikasi agar lebih konsisten dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, efisiensi dan koordinasi menjadi kunci utama komunikasi pemerintahan modern. Ia juga menyebut praktik ini serupa dengan best practice manajemen komunikasi di negara maju. Angga sendiri menyatakan tidak akan menerima gaji tambahan dari jabatan barunya. Ia menyebut hal itu bentuk dedikasi dan tanggung jawab.
Kritik Partai X: Rakyat Kian Terhimpit
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra menilai pandangan tersebut tidak menyentuh akar masalah. Menurutnya, tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Pejabat rangkap jabatan boleh dianggap wajar, tapi rakyat justru rangkap beban hidup,” tegas Prayogi. Ia menekankan bahwa rangkap jabatan di lingkar kekuasaan menambah beban demokrasi, sementara rakyat menanggung tekanan ekonomi yang semakin berat.
Partai X berprinsip bahwa negara bukanlah rezim. Negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pemerintah hanyalah pelayan rakyat. Prinsip ini menuntut setiap kebijakan dijalankan dengan transparansi, efektivitas, dan keberpihakan pada rakyat. Rangkap jabatan seharusnya tidak menjadi praktik normalisasi, karena berpotensi mengurangi akuntabilitas.
Solusi Partai X: Reformasi Birokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Partai X menawarkan solusi. Pertama, reformasi birokrasi berbasis digital untuk mencegah konsentrasi jabatan di tangan segelintir individu. Kedua, musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa untuk memastikan distribusi kekuasaan tetap sehat dan demokratis. Ketiga, penguatan pendidikan agar rakyat paham haknya sebagai pemilik kedaulatan. Keempat, evaluasi menyeluruh jabatan publik untuk menjamin fungsi pelayanan benar-benar berjalan optimal.
Partai X menegaskan jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan hadiah kekuasaan. Normalisasi rangkap jabatan bisa melahirkan bias kepentingan dan mengikis kepercayaan publik. Negara kuat bukan karena pejabat menumpuk jabatan, melainkan karena rakyat terbebas dari rangkap beban ekonomi dan sosial.
