beritax.id — Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pencabutan subsidi bahan bakar yang telah berlaku selama dua dekade. Kebijakan tersebut mengakhiri skema harga tetap yang diterapkan pemerintahan sayap kiri sebelumnya di Bolivia. Langkah pencabutan subsidi diumumkan melalui dekrit resmi sebagai bagian penyehatan kondisi keuangan negara. Pemerintah Bolivia menyatakan subsidi selama ini membebani fiskal dan menguras cadangan devisa nasional.
Kebijakan Subsidi dan Alasan Pencabutan
Presiden Rodrigo Paz menegaskan harga baru hidrokarbon akan segera diumumkan setelah dekrit diterbitkan. Ia menyebut penghapusan subsidi sebagai upaya menciptakan ketertiban fiskal dan keadilan distribusi.
Pemerintah Bolivia selama ini membeli BBM dengan harga internasional dan menjualnya kembali dengan kerugian. Kondisi tersebut memicu tekanan fiskal berat dan krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade terakhir.
Sejak 2023, kelangkaan BBM kerap terjadi dan memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian. Warga harus menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk memperoleh bensin dan solar.
Dampak Sosial dan Risiko Kebijakan
Pencabutan subsidi berpotensi meningkatkan harga BBM secara signifikan dalam waktu singkat. Kebijakan tersebut berisiko menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden Paz menyatakan solar akan dilepas ke mekanisme pasar bebas untuk memudahkan impor swasta. Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan menciptakan stabilitas harga dan sumber fiskal baru.
Namun, para ekonom memperingatkan risiko gejolak sosial jika kebijakan diterapkan tanpa perlindungan sosial memadai. Tekanan kekuasaan di parlemen juga menjadi tantangan bagi pemerintahan baru Bolivia.
Partai X: Negara Tidak Boleh Lepas Tangan
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan pandangan kritis. Prayogi menegaskan tugas negara itu tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurutnya, reformasi fiskal tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keselamatan sosial warga. Negara wajib memastikan kebijakan ekonomi tidak menambah penderitaan masyarakat.
Pencabutan subsidi, kata Prayogi, harus disertai skema perlindungan yang jelas dan terukur.
Tanpa itu, kebijakan hanya memindahkan beban krisis kepada rakyat.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Energi
Partai X memandang energi sebagai kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengelolaan energi harus berlandaskan keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya sektor strategis kepada mekanisme pasar bebas. Keadilan ekonomi harus menjadi orientasi utama setiap reformasi kebijakan energi.
Solusi Partai X atas Reformasi Subsidi
Partai X mendorong reformasi subsidi dilakukan secara bertahap dan transparan.
Pemerintah wajib menyampaikan peta jalan kebijakan yang mudah dipahami publik.
Subsidi harus dialihkan menjadi bantuan langsung tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
Negara perlu memperkuat data penerima manfaat untuk mencegah salah sasaran.
Selain itu, diversifikasi energi dan penguatan transportasi publik harus dipercepat.
Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Kebijakan pencabutan subsidi BBM di Bolivia menjadi pelajaran penting bagi negara berkembang. Reformasi ekonomi harus dilakukan dengan kehati-hatian dan keberpihakan sosial. Partai X menegaskan negara wajib hadir melindungi, melayani, dan mengatur demi keadilan rakyat.
