beritax.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyampaikan dirinya mendapat pesan dari pendahulunya, Anto Mukti Putranto. Pesan itu menekankan pentingnya melanjutkan peran KSP dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto.
Qodari mengatakan KSP telah memberi manfaat nyata bagi implementasi program pemerintah. Ia mencontohkan usulan transfer tunjangan guru langsung tanpa melalui daerah. Menurutnya, kebijakan ini sudah dirasakan jutaan guru di seluruh Indonesia.
Qodari menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki banyak program baru yang membutuhkan kawalan teknokratis agar efektif. Ia menegaskan KSP akan mendukung komunikasi pemerintah, membantu kementerian, dan memastikan capaian program dipahami publik secara luas.
Partai X: Kawal Rakyat, Bukan Sekadar Program
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pesan penting bukan hanya mengawal program presiden, tetapi memastikan rakyat menjadi pusat dari setiap kebijakan,” tegas Prayogi.
Menurutnya, keberhasilan KSP tidak boleh hanya diukur dari kelancaran program, tetapi dari sejauh mana rakyat terlindungi. Program tanpa keadilan rakyat hanya menjadi alat kekuasaan. Negara sejati adalah negara yang berpihak pada rakyat, bukan pada pejabat.
Partai X menolak birokrasi yang hanya menekankan teknokrasi tanpa keberpihakan sosial. Prinsip kami jelas yaitu rakyat pemilik kedaulatan, negara hanyalah alat, dan pejabat hanyalah pelayan.
Solusi Partai X: KSP Harus Jadi Penjaga Hak Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret bagi KSP agar perannya benar-benar pro rakyat. Pertama, KSP harus menjadi lembaga pengawas kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah. Kedua, KSP wajib membuka kanal aduan digital rakyat untuk memastikan suara publik tersampaikan.
Ketiga, monitoring KSP tidak boleh berhenti pada laporan angka, tetapi harus mengukur dampak sosial bagi rakyat. Keempat, komunikasi KSP harus transparan, menyajikan data dan fakta yang bisa diverifikasi publik.
Kelima, KSP harus menegakkan prinsip partisipasi rakyat, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap evaluasi program prioritas. Hanya dengan begitu KSP benar-benar mengawal rakyat, bukan sekadar program presiden.
Partai X menegaskan kembali, esensi kekuasaan adalah pelayanan terhadap rakyat. Program boleh berubah, presiden bisa berganti, namun rakyat tetap pemilik kedaulatan.
Pesan Putranto kepada Qodari seharusnya dipahami lebih luas: kawal rakyat, bukan sekadar kawal program kekuasaan. Dengan rakyat sebagai pusat, barulah demokrasi dan negara menemukan makna sejati.
