beritax.id – Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyampaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 hanya mencatat skor 37 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara, tertinggal dari Vietnam dan Timor Leste. Ibnu menegaskan angka ini ibarat nilai merah di sekolah yang menunjukkan kegagalan serius. Ironisnya, aparat penegak hukum yang seharusnya bersih justru ikut terseret kasus korupsi.
Partai X: Negara Gagal Lulus Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kondisi ini bukti nyata negara gagal melaksanakan tugasnya. Negara memiliki tiga tugas pokok melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan kebijakan berjalan dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat. Rakyat yang seharusnya menjadi raja justru terus menjadi korban dari praktik korupsi sistemik.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja
Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk melayani, bukan menguasai. Ketika aparat dan birokrasi terjerat korupsi, artinya prinsip dasar negara telah dikhianati. Seperti analogi bus yang dipegang sopir ugal-ugalan, rakyat sebagai penumpang dipaksa menanggung risiko.
Kasus korupsi, manipulasi kekuasaan, dan lemahnya integritas pejabat menunjukkan Pancasila hanya dijadikan slogan, bukan pedoman. Sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gagal diwujudkan. Skor IPK rendah adalah bukti bahwa bangsa ini semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Negara hanya sibuk mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat terus dipinggirkan.
Solusi Partai X untuk Negara yang Bersih
Partai X menawarkan solusi transformatif untuk menyembuhkan bangsa. Pertama, membentuk Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan budaya untuk mendesain ulang arah bangsa. Kedua, mendorong Amandemen Kelima UUD 1945 agar kedaulatan benar-benar kembali ke rakyat. Ketiga, memisahkan tegas negara dan pemerintah supaya korupsi rezim tidak meruntuhkan kedaulatan negara. Keempat, melakukan reformasi hukum berbasis kepakaran, bukan kepentingan kekuasaan uang. Kelima, melaksanakan transformasi birokrasi digital agar rantai korupsi manual terputus. Solusi ini adalah jalan konkret agar rakyat kembali percaya pada negara.
IPK yang rendah bukan sekadar angka, melainkan alarm keras bahwa bangsa ini sedang sakit. Partai X menegaskan hanya dengan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat, Indonesia bisa terbebas dari cengkeraman korupsi. Negara harus sadar, tanpa keadilan dan pelayanan tulus untuk rakyat, semua kebijakan hanyalah kebohongan belaka.
