beritax.id – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai ijazah capres-cawapres bukan dokumen rahasia. Ia menegaskan informasi tersebut tergolong biasa dan justru penting diketahui rakyat. Menurutnya, transparansi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap calon pemimpin bangsa. Doli juga mengkritik aturan KPU yang menutup akses publik terhadap 16 dokumen persyaratan pencalonan.
KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi dikecualikan, hanya bisa dibuka dengan persetujuan capres-cawapres. Kebijakan ini menuai sorotan karena menutup kesempatan rakyat mengenal latar belakang calon pemimpin. Doli menyebut, semakin banyak informasi publik yang dibuka, semakin baik pula kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat berhak tahu siapa yang akan memimpin negara, termasuk rekam jejak pendidikan dan integritas pribadi.
Partai X Ingatkan Tugas Negara
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra menegaskan tugas negara ada tiga. Negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Transparansi adalah wujud pelayanan sekaligus perlindungan terhadap rakyat. Penutupan dokumen justru mengkhianati semangat keterbukaan yang dijanjikan demokrasi.
Partai X memandang rakyat adalah raja sekaligus pemilik kedaulatan. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan penguasa. Karena itu, calon presiden wajib dikenal secara mendalam oleh rakyat. Pendidikan, integritas, serta rekam jejak moral harus dibuka, bukan ditutup. Politik seharusnya dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat.
Solusi Partai X untuk Demokrasi Transparan
Partai X menawarkan solusi agar demokrasi tidak berubah menjadi drama. Pertama, pemaknaan ulang Pancasila sebagai pedoman operasional, bukan slogan. Kedua, reformasi hukum berbasis kepakaran, bukan kepentingan politik. Ketiga, transformasi birokrasi digital agar akses publik terhadap dokumen pemimpin lebih transparan dan bebas manipulasi. Keempat, pendidikan moral politik berbasis Pancasila di sekolah agar generasi memahami arti kepemimpinan yang jujur.
Rakyat tidak butuh drama rahasia ijazah capres, tetapi transparansi nyata. Demokrasi sehat hanya terwujud bila rakyat diberi ruang penuh mengenal calon pemimpinnya. Bagi Partai X, keterbukaan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Karena pada akhirnya, negara ada untuk rakyat, bukan untuk segelintir pejabat.
