beritax.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya bantuan sosial tepat sasaran demi menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Tito menekankan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga wajib mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, penanganan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran diyakini berdampak lebih besar bagi kelompok rentan. Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, mengapresiasi langkah ini. Ia menilai arahan tersebut menegaskan bansos harus menyentuh masyarakat miskin, bukan hanya untuk pencitraan pejabat.
Kritik Partai X: Bansos Jangan Jadi Formalitas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai arahan Mendagri hanya akan menjadi formalitas jika tidak diikuti langkah konkret di lapangan.
Prayogi menekankan, selama ini bansos seringkali salah sasaran. Banyak warga miskin tidak menerima bantuan, sementara kelompok dekat kekuasaan justru diutamakan. Ia menegaskan bansos bukan hadiah pejabat, melainkan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara.
Bansos dan Akar Masalah Kemiskinan
Partai X melihat bahwa kemiskinan tidak cukup dipahami lewat data statistik semata. Ada faktor struktural, budaya, dan ketimpangan akses yang memperburuk keadaan rakyat miskin. Banyak masyarakat yang menolak atau tidak tersentuh bantuan bukan karena tidak membutuhkan, melainkan karena rasa malu dan mekanisme birokrasi yang rumit.
Pemerintah daerah, menurut Partai X, wajib peka terhadap kondisi sosial. Jika bansos hanya tercatat di kertas tanpa menyentuh kebutuhan dasar rakyat, maka program itu gagal.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa negara adalah alat rakyat, bukan alat pejabat. Pemerintah harus menjalankan fungsi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Bansos bukan sekadar laporan administrasi, tetapi wujud nyata hadirnya negara di tengah rakyat.
Partai X menekankan, bantuan sosial harus dipandang sebagai instrumen pemerataan dan keadilan sosial, bukan proyek jangka pendek.
Solusi Partai X: Transparansi dan Pemberdayaan
Partai X menawarkan solusi agar bansos benar-benar tepat sasaran. Pertama, memperkuat sistem digitalisasi data penerima bansos berbasis NIK agar akurat dan transparan. Kedua, melibatkan RT, RW, dan masyarakat sipil dalam verifikasi agar bansos tidak diselewengkan.
Ketiga, bantuan harus dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi. Bansos bukan hanya konsumsi, tetapi harus menjadi pintu keluar dari kemiskinan. Keempat, pemda wajib melaporkan realisasi bansos secara terbuka agar publik bisa mengawasi.
Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh bansos di kertas atau pidato pejabat. Rakyat butuh keadilan, kepastian, dan kesejahteraan yang nyata.
