beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana memperluas sasaran Sekolah Rakyat untuk kelompok ekonomi desil 2 hingga 5. Sebelumnya, sekolah tersebut hanya menyasar keluarga siswa dari desil 1 dan 2. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di wilayah paling tertinggal, dari 100 sekolah yang saat ini beroperasi. Prabowo menyebut perluasan ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak.
Presiden menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis agar pendidikan Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain. Ia menekankan, anak-anak yang putus sekolah harus ditarik kembali ke bangku pendidikan. Mereka diberikan lingkungan yang lebih baik sehingga tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Pemerintah pun menilai capaian pembangunan sekolah ini menunjukkan kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, hingga para guru dan pengelola.
Kritik Partai X: Pendidikan Jangan Sekadar Proyek
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara tidak hanya membangun gedung. Menurutnya, negara memiliki kewajiban melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Partai X menilai kebijakan Sekolah Rakyat akan kehilangan makna jika sekadar menjadi proyek pembangunan. Pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah, tetapi juga kualitas guru, kurikulum, dan jaminan akses yang setara.
Prinsip Partai X tentang Negara dan Rakyat
Partai X menegaskan, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara sehingga mereka berhak atas pendidikan yang bermutu, bukan sekadar program pencitraan. Negara sejati harus memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pendidikan
Sebagai solusi, Partai X mendorong reformasi pendidikan berbasis Pancasila dan moral kebangsaan. Pendidikan politik dan moral harus diajarkan sejak sekolah dasar agar generasi muda tidak buta ideologi. Pemerintah juga wajib melakukan reformasi birokrasi digital dalam sektor pendidikan agar pengelolaan sekolah lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Partai X menekankan perlunya musyawarah kenegarawanan melibatkan intelektual, tokoh agama, TNI/Polri, dan tokoh budaya dalam menyusun strategi pendidikan nasional. Dengan begitu, pembangunan sekolah benar-benar menjadi sarana keadilan, bukan sekadar proyek pembangunan.
