beritax.id – Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Cecep Hidayat, mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak terjebak propaganda khilafah. Ia menilai, narasi bahwa demonstrasi membuktikan gagalnya demokrasi adalah propaganda kelompok radikal. Menurutnya, akar masalah aksi protes adalah kesejahteraan dan penegakan hukum. Celah keresahan inilah yang dipelintir untuk memengaruhi publik.
Cecep menegaskan, kualitas demokrasi diuji saat krisis. Negara seharusnya menyalurkan aspirasi publik dan memperbaiki kelemahan, bukan mengganti sistem. Ia mengingatkan, aksi yang berujung anarkis bisa memicu konflik horizontal. Karena itu, ruang aspirasi publik harus diperluas agar masyarakat merasa suaranya dihargai.
Partai X: Demo Itu Suara Hati Rakyat
Menanggapi pernyataan akademisi, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan hal berbeda. Menurutnya, demonstrasi adalah wujud suara hati rakyat yang terpinggirkan. “Demo bukan sekadar jalanan, tapi jeritan rakyat yang tak lagi didengar,” ujar Prayogi.
Ia menambahkan, tugas negara itu sederhana namun fundamental: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Banyak kebijakan justru menambah penderitaan rakyat.
Prinsip Partai X: Demokrasi Sejati Itu Untuk Rakyat
Partai X memandang, demokrasi sejati hanya akan hidup bila rakyat ditempatkan sebagai pemilik negara. Pemerintah hanyalah pelayan, bukan penguasa. Namun praktik demokrasi kini sering menyisakan ruang kosong antara rakyat dan penguasa.
Prinsip Partai X jelas: kekuasaan hanyalah amanah. Analogi bus yang sering digunakan Partai X menegaskan hal itu. Presiden hanyalah sopir, sementara rakyat pemilik bus. Jika sopir salah arah, rakyat berhak mengganti.
Solusi Partai X: Menghidupkan Saluran Aspirasi
Untuk memperkuat demokrasi dan mencegah propaganda radikal, Partai X menawarkan solusi konkret:
- Mereformasi mekanisme aspirasi publik melalui dialog terbuka, musyawarah rakyat, dan kanal digital interaktif.
- Menghidupkan budaya musyawarah kenegarawanan, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan intelektual dalam proses kebijakan.
- Mendorong transparansi anggaran agar rakyat tahu ke mana pajak dan dana publik digunakan.
- Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, agar rakyat yakin negara berdiri di pihak mereka.
- Membangun pendidikan rakyat, supaya masyarakat tak mudah dimanfaatkan narasi radikal.
Partai X menegaskan, menolak demonstrasi sama saja menutup telinga dari suara hati rakyat. Negara yang benar seharusnya mendengar, bukan membungkam.
“Selama rakyat belum didengar, jalanan akan terus bicara. Demokrasi tanpa rakyat hanyalah tipu-tipu,” tegas Prayogi.
