beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah kelompok masyarakat. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 8 September 2025. Purbaya menilai gerakan 17+8 tidak sepenuhnya mewakili suara seluruh masyarakat. Menurutnya, aspirasi itu datang dari sebagian kecil rakyat yang merasa kehidupannya terganggu.
Ucapan Purbaya menuai perhatian publik karena dinilai meremehkan aspirasi rakyat. Pernyataan bahwa tuntutan berasal dari sebagian kecil rakyat dianggap sebagai sikap nir empati. Faktanya, 17+8 Tuntutan Rakyat muncul dari keresahan luas atas kebijakan yang tidak berpihak. Retorika pejabat hanya menambah jurang antara penguasa dan rakyat.
Partai X: Negara Harus Jalankan Tugasnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan, negara memiliki tiga tugas utama. Tugas itu adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Jika pejabat publik hanya menanggapi tuntutan dengan retorika, maka negara melupakan esensi tanggung jawabnya. Aspirasi rakyat harus dipandang sebagai amanah, bukan ancaman.
Partai X menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah fondasi demokrasi. Pemerintah tidak berhak mengabaikan suara publik, meski dianggap minoritas. Justru, minoritas harus dilindungi agar demokrasi tidak terjebak pada tirani mayoritas. Negara yang mengabaikan tuntutan rakyat hanya memperlebar krisis kepercayaan.
Solusi Partai X untuk Menjawab Aspirasi Rakyat
Partai X menawarkan solusi konkret sesuai prinsip perjuangan. Pertama, lakukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional melibatkan seluruh elemen bangsa untuk merumuskan agenda bersama. Kedua, dorong amandemen kelima UUD 1945 agar kedaulatan benar-benar di tangan rakyat.
Ketiga, pisahkan dengan tegas peran negara dan pemerintah agar kesalahan rezim tidak meruntuhkan fondasi kebangsaan. Keempat, lakukan verifikasi ulang partai untuk memastikan keberpihakan hanya pada kepentingan rakyat. Kelima, perkuat transparansi kebijakan fiskal dengan sistem digitalisasi agar rakyat bisa mengawasi langsung alokasi anggaran.
Retorika pejabat negara tanpa tindakan hanya akan menambah kekecewaan publik. Aspirasi yang disuarakan dalam gerakan 17+8 adalah cermin keresahan mendalam rakyat Indonesia. Partai X menegaskan pemerintah harus mendengar, memahami, dan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jangan biarkan suara rakyat dianggap gangguan. Negara hadir bukan untuk beretorika, melainkan bekerja nyata demi kepentingan rakyat.
