beritax.id – Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin, 8 September 2025. Posisi Menkeu kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Purbaya, seorang ekonom dan insinyur asal Bogor, Jawa Barat, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya Yudhi Sadewa membawa rekam jejak yang solid di dunia ekonomi dan pemerintahan. Sebelum menjabat di LPS pada 2020, ia juga memiliki pengalaman sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Purbaya juga berperan sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, pada periode 2016 hingga 2020.
Namun, meskipun pergantian menteri ini disambut dengan berbagai harapan, Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa perubahan menteri tidak akan mengubah kenyataan pahit yang dihadapi rakyat. “Ganti menteri, rakyat tetap sengsara. Kebijakan yang ada tetap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Tugas Negara: Melindungi Rakyat, Melayani Rakyat, Mengatur Rakyat
Partai X mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, kebijakan ekonomi yang selama ini ada masih gagal untuk memenuhi ketiga tugas tersebut. Negara, menurut Rinto Setiyawan, lebih cenderung menguntungkan kalangan pejabat dan pengusaha besar, sementara rakyat semakin terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak yang memberatkan, serta ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
“Pergantian menteri tidak menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pergantian nama di kabinet,” lanjut Rinto. Pergantian posisi Menkeu, meskipun memberi angin segar bagi sebagian kalangan, tidak akan mengubah realitas ketidakadilan ekonomi yang selama ini menjadi beban rakyat.
Solusi Partai X: Arah Kebijakan yang Benar-Benar Berpihak pada Rakyat
Sebagai solusi, Partai X mengajukan beberapa langkah konkret yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Beberapa solusi tersebut antara lain:
- Reformasi Kebijakan Fiskal yang Adil dan Berkelanjutan. Pemerintah harus merancang kebijakan fiskal yang tidak hanya menambah beban rakyat, tetapi lebih mengutamakan keberlanjutan dan pemerataan.
- Peningkatan Sistem Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Negara. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan fokus pada alokasi dana yang lebih tepat sasaran, untuk memastikan bahwa dana negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- Pajak yang Lebih Adil: Sistem pajak yang progresif harus diterapkan. Dimana orang kaya dan korporasi besar membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka, sementara rakyat mendapatkan keringanan.
- Pendidikan dan Pelatihan yang Merata. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja global.
“Rakyat harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah, bukan hanya sekelompok pejabat yang menikmati kemewahan. Pergantian menteri seharusnya diikuti dengan perubahan kebijakan yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Rinto Setiyawan menutup pernyataannya.
Dengan prinsip ini, Partai X berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Mengganti menteri tidak akan menyelesaikan masalah jika kebijakan yang ada tidak mencerminkan kepentingan rakyat banyak.
