beritax.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lonjakan anggaran ketertiban dan keamanan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp179,4 triliun. Dana jumbo ini mencakup Polri, BIN, dan BNN, yang disebut selaras dengan program pertahanan semesta Presiden Prabowo Subianto. Dari total itu, Polri mendapat porsi terbesar sebesar Rp145,7 triliun, sementara BIN Rp16,5 triliun, dan BNN Rp1,4 triliun. Anggaran ini menjadikan Polri sebagai penerima anggaran terbesar ketiga setelah Badan Gizi Nasional dan Kementerian Pertahanan.
Kenaikan anggaran ini muncul di tengah sorotan publik atas sikap represif aparat dalam mengawal demonstrasi rakyat sejak akhir Agustus. Tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob, memperburuk citra kepolisian. Pertanyaan pun muncul, apa arti anggaran besar jika aparat justru menyakiti rakyat yang mereka harus lindungi?
Kritik Partai X: Rakyat Harus Jadi Prioritas
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas negara. Menurutnya, negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, lonjakan anggaran keamanan justru memperlihatkan prioritas yang timpang. Rakyat yang menderita karena harga pangan, pengangguran, dan layanan publik minim, tetap terabaikan. Baginya, dana sebesar itu harusnya diarahkan pada kebutuhan rakyat, bukan hanya memperkuat aparatus kekuasaan.
Partai X menegaskan prinsip dasarnya yaitu negara tidak boleh berubah menjadi alat represi terhadap rakyat. Negara adalah pelayan, bukan penguasa. Polri, BIN, dan BNN harus bekerja untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperbesar jarak antara kekuasaan dan masyarakat. Anggaran jumbo tanpa akuntabilitas hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.
Solusi Partai X: Transparansi dan Reorientasi Anggaran
Partai X menawarkan solusi konkret. Pertama, transparansi penuh atas penggunaan anggaran keamanan agar publik tahu ke mana dana mengalir. Kedua, reorientasi program Polri, BIN, dan BNN agar fokus pada keamanan sipil yang humanis, bukan represif. Ketiga, realokasi sebagian anggaran keamanan ke sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Keempat, penguatan mekanisme pengawasan publik agar rakyat ikut mengawal penggunaan anggaran.
Partai X menegaskan bahwa keamanan sejati tidak lahir dari senjata atau anggaran jumbo. Keamanan lahir dari keadilan sosial, keterjaminan pangan, pendidikan berkualitas, dan pelayanan publik yang adil. Jika negara terus menggelontorkan dana besar pada aparat tanpa memperhatikan rakyat, maka krisis kepercayaan hanya akan semakin dalam. Rakyat menunggu bukti bahwa negara benar-benar berpihak pada mereka, bukan hanya pada kekuasaan.
