beritax.id – Aliansi Perempuan Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada Rabu, 3 September 2025. Aksi ini diperkirakan melibatkan 300 peserta yang membawa tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar tindakan represif aparat segera dihentikan, termasuk menarik mundur TNI dan Polri dari pengamanan sipil.
Sejak aksi pada 25 Agustus 2025, unjuk rasa rakyat menolak tunjangan DPR yang dianggap berlebihan terus membesar. Puncaknya, kematian tragis Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, akibat dilindas kendaraan taktis Brimob. Peristiwa itu menyulut gelombang kemarahan rakyat di Jakarta hingga daerah. Aliansi Perempuan menyebut tindakan kekerasan negara telah melukai nurani bangsa.
Dalam poster aksi berlatar hitam dan merah muda, seruan “Prabowo hentikan kekerasan negara sekarang juga” disorot dengan tegas. Mereka juga meminta penghentian patroli aparat ke kampus dan rumah warga yang menciptakan rasa takut publik. Selain itu, aliansi menuntut penghentian pemborosan uang rakyat serta perlindungan terhadap korban yang ditangkap dalam aksi demonstrasi.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini, menegaskan bahwa suara perempuan adalah suara ibu bangsa yang jangan diremehkan. “Tugas negara jelas, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” tegasnya. Menurutnya, bila negara gagal mendengar suara perempuan, maka negara sedang menolak inti peradaban bangsa.
Partai X menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat . Pemerintah hanyalah pelaksana mandat rakyat, bukan penguasa absolut. Pemerintahan harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan, dan menjaga kemanusiaan. Kekerasan negara terhadap rakyat jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keberpihakan sosial yang diusung Partai X.
Solusi Partai X
Sebagai jalan keluar, Partai X menawarkan solusi strategis. Pertama, audit total penggunaan anggaran negara agar rakyat tidak lagi dikhianati pemborosan pejabat. Kedua, pemisahan tegas negara dan pemerintah untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga di atas rezim manapun. Ketiga, reformasi aparat keamanan berbasis kepakaran untuk menjamin pengamanan sipil mengedepankan prinsip kemanusiaan, bukan kekerasan. Keempat, musyawarah kenegarawanan nasional yang melibatkan tokoh perempuan, mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil, agar arah negara kembali ke jalan rakyat.
Partai X melihat aksi Aliansi Perempuan sebagai peringatan keras bagi rezim. Suara ibu bangsa adalah simbol keteguhan menjaga moral bangsa. Bila suara ini diabaikan, negara akan kehilangan arah dan kepercayaan publik runtuh.
Partai X menegaskan bahwa suara perempuan adalah suara hati bangsa yang harus direspons dengan bijak, bukan kekerasan. Pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat sesuai mandat konstitusi. Aksi ini menunjukkan bahwa rakyat, terutama kaum perempuan, tak akan diam saat demokrasi diinjak oleh kekuasaan.
