beritax.id – Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR dan ketua umum partai mengingatkan anggota legislatif agar lebih peka. Ia menegaskan wakil rakyat wajib selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama kelompok paling kecil dan tertinggal. Prabowo juga meminta kebijakan tunjangan DPR dibatalkan, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri diberlakukan. Langkah ini menanggapi tuntutan rakyat dalam gelombang unjuk rasa 25 hingga 30 Agustus 2025.
Kritik Partai X atas Kepedulian yang Terlambat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai pernyataan ini datang terlambat. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya peka sejak awal, bukan setelah rakyat marah di jalanan. Partai X menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiganya kini sering diabaikan oleh penyelenggara negara yang sibuk menjaga kepentingan kelompoknya.
Partai X menyoroti fakta bahwa tunjangan DPR hanyalah simbol kesenjangan yang semakin dalam. Rakyat dipaksa membayar biaya mahal melalui pajak, sementara kebutuhan dasar mereka sering diabaikan. Tunjangan besar dan fasilitas mewah untuk pejabat menegaskan betapa jauh jarak antara rakyat dan penguasa. Menurut Partai X, inilah alasan utama krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Prinsip Partai X tentang Negara
Partai X menegaskan negara bukanlah milik segelintir kelmpok. Negara adalah gabungan wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang mendapat mandat mengatur dengan adil. Kekuasaan wajib dijalankan transparan, efektif, dan berpihak pada rakyat banyak. Namun hari ini, rezim sering menyamakan dirinya dengan negara, sehingga kritik rakyat dianggap ancaman. Padahal, kritik adalah bentuk partisipasi yang sah.
Solusi Partai X untuk Mengembalikan Kepercayaan
Partai X menawarkan solusi melalui Musyawarah Kenegarawanan Nasional untuk merumuskan arah baru bangsa bersama empat pilar negara. Amandemen Kelima UUD 1945 harus diwujudkan agar kedaulatan rakyat kembali nyata, bukan sekadar slogan. Selain itu, perlu reformasi menyeluruh: birokrasi digital transparan, hukum berbasis kepakaran, dan pendidikan Pancasila di semua lapisan masyarakat. Dengan itu, wakil rakyat tidak sekadar diingatkan peka, tetapi benar-benar diawasi dan dikoreksi rakyat.
Kepedulian yang diminta Presiden hanyalah reaksi terhadap desakan publik. Partai X menilai, peka kepada rakyat seharusnya menjadi watak dasar wakil rakyat, bukan sekadar sikap sementara. Negara akan runtuh bila tugas utamanya melindungi, melayani, dan mengatur rakyat terus dilupakan.
