beritax.id – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurrijal, menegaskan pimpinan DPR sebenarnya siap menemui massa aksi yang menolak kenaikan tunjangan dewan. Namun, menurutnya, tidak ada perwakilan aksi yang bisa diajak berdialog. Ia juga menyebut DPR memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang siaga 24 jam untuk menerima masukan dari publik.
Kritik Partai X: Wakil Rakyat Malah Bersembunyi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai alasan DPR hanyalah tameng untuk menghindari jeritan rakyat. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Faktanya, rakyat mencari wakil, wakil justru bersembunyi,” tegasnya. Ia menambahkan, rakyat berhak menyampaikan aspirasi tanpa harus dibatasi oleh alasan teknis.
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan, sementara pejabat hanya mandat sementara.
Analogi “sopir bus” yang mengantar penumpang menegaskan bahwa pejabat tidak boleh memperkaya diri di tengah penderitaan rakyat. Sayangnya, kebijakan DPR justru menunjukkan jarak dengan rakyat.
Rinto mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Namun, praktik di lapangan sering berbeda.
“Rakyat menyampaikan aspirasi, balasannya gas air mata. Padahal aspirasi itu hak konstitusional,” ujarnya. Hal ini memperlihatkan masih kuatnya kekuasaan dari rakyat, oleh pejabat, untuk pejabat.
Anggaran DPR Membengkak, Rakyat Terhimpit
Partai X menyoroti tunjangan DPR yang mencapai puluhan juta setiap bulan. Dalam situasi ekonomi sulit, rakyat berjuang membayar kontrakan, sementara DPR justru mendapat tunjangan rumah hingga ratusan juta. “Kesenjangan ini menggerus rasa keadilan sosial,” tambah Rinto. Partai X menilai DPR seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi rakyat.
Solusi Partai X: Kembalikan Kedaulatan ke Rakyat
Partai X menawarkan sembilan solusi penyembuhan bangsa . Pertama, musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa. Kedua, amandemen UUD 1945 agar kedaulatan kembali ke rakyat. Ketiga, reformasi hukum berbasis kepakaran. Keempat, transformasi birokrasi digital untuk memangkas korupsi. Kelima, penguatan kemandirian ekonomi rakyat agar tidak selalu jadi korban kebijakan penguasa.
Partai X menegaskan, aksi rakyat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan kritik yang harus didengar. “Negara wajib hadir saat rakyat kesusahan, bukan hanya hadir ketika kampanye,” tutup Rinto.
