beritax.id – Sebanyak 10 ribu buruh akan menggelar aksi di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi dipusatkan di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan. Presiden Koalisi Serikat Pekerja, Said Iqbal, menyebut aksi juga digelar serentak di berbagai daerah industri besar. Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan berlangsung damai.
Empat tuntutan utama disuarakan. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Kedua, menghapus praktik outsourcing yang meluas, bahkan di BUMN. Ketiga, mencabut PP 35/2021 yang melegalkan outsourcing secara luas. Keempat, menolak beban pajak yang semakin mencekik rakyat di berbagai daerah.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan suara buruh adalah suara rakyat. Menurutnya, tugas negara itu jelas yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Kenaikan upah adalah kebutuhan mendesak, bukan permintaan kosong. Buruh bekerja keras, negara wajib memastikan kesejahteraan,” ujarnya. Ia menambahkan, pajak yang melukai masyarakat memperparah ketidakadilan. “Rakyat kecil terbebani, sementara pejabat mendapat pengampunan lewat tax amnesty. Ini ironi keadilan.”
Prinsip Partai X
Partai X berpandangan bahwa negara harus hadir melindungi kepentingan rakyat pekerja, bukan tunduk pada kepentingan oligarki. Rakyat adalah pemilik kedaulatan, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan.
Prinsip Partai X menolak segala bentuk kebijakan yang melemahkan daya beli rakyat. Buruh bukan objek eksploitasi, melainkan pilar pembangunan bangsa. Keadilan sosial hanya mungkin terwujud bila upah layak ditegakkan dan pajak diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi nyata. Pertama, reformasi kebijakan pengupahan berbasis data inflasi, produktivitas, dan kebutuhan hidup layak. Kedua, revisi regulasi ketenagakerjaan yang menutup celah outsourcing semena-mena. Ketiga, reformasi pajak agar lebih progresif, membebaskan rakyat dari beban berlebihan, dan menuntut kontribusi lebih dari kelompok kaya.
Selain itu, Partai X menekankan perlunya transparansi anggaran negara. Setiap rupiah pajak harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Pendidikan rakyat pekerja juga perlu diperkuat agar buruh lebih berdaya melawan kebijakan yang merugikan.
Partai X menegaskan, suara buruh adalah cerminan suara rakyat. Pemerintah tidak boleh abai, apalagi represif. Jika negara menutup telinga, maka krisis sosial akan semakin dalam. Hanya dengan mendengar dan melayani rakyat, keadilan sosial dapat diwujudkan
