beritax.id – Pengamat pangan Debi Syahputra meminta Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi segera bertindak mengatasi lonjakan harga beras. Ia menegaskan kenaikan harga bukan masalah produksi, melainkan distribusi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Padahal, cadangan beras pemerintah mencapai 4,2 juta ton, namun pasar ritel justru kekurangan stok. Situasi ini memicu keresahan publik karena kebutuhan pokok utama rakyat tidak terpenuhi dengan layak.
Debi mengingatkan, beras bukan sekadar komoditas, tetapi pangan pokok yang harus tersedia setiap hari. Jika distribusi buruk, cadangan bisa membusuk di gudang sementara rakyat harus membeli mahal. Kritik ini menunjukkan bahwa lembaga pangan negara gagal menjalankan mandat menjaga stabilitas harga.
Negara Tidak Boleh Diam
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menegaskan kembali peran negara. Ia menyebutkan, tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam urusan pangan, negara wajib hadir sebagai pengendali utama, bukan sekadar penonton yang membiarkan mafia menguasai pasar.
Jika rakyat dipaksa membeli beras mahal sementara stok melimpah, itu bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara gagal menjalankan fungsi perlindungan sosial ketika membiarkan harga melambung tanpa kendali.
Partai X menegaskan kembali prinsipnya bahwa rakyat adalah raja, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan.
Sejahtera berarti kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, harus dijamin tanpa diskriminasi. Negara tidak boleh membiarkan rakyat diperas oleh permainan harga.
Dalam pandangan Partai X, kebijakan pangan harus kembali pada kedaulatan rakyat. Pangan tidak boleh dijadikan alat kepentingan kekuasaan maupun bisnis segelintir penguasa.
Solusi Partai X: Bongkar Akar Masalah
Partai X memandang persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan sistemik. Pertama, perlu segera dilakukan musyawarah kenegarawanan yang melibatkan empat pilar bangsa. Hal ini penting untuk memutus kendali jangka pendek terhadap kebijakan pangan.
Kedua, Bapanas harus direformasi agar berdiri independen dari kepentingan individu dan mampu menjalankan fungsi pengawasan efektif. Ketiga, mafia beras yang menimbun stok harus ditindak tegas dengan penegakan hukum yang adil. Keempat, digitalisasi distribusi pangan wajib dipercepat untuk mencegah kebocoran dan memastikan transparansi.
Penutup: Jangan Jadi Penonton
Partai X mengingatkan, krisis pangan adalah ancaman nyata bagi stabilitas bangsa. Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penonton atau menyalahkan mekanisme pasar. Jika negara serius, rakyat akan merasakan manfaat cadangan beras melimpah.
Bagi Partai X, kedaulatan pangan hanya tercapai bila rakyat benar-benar ditempatkan sebagai raja, bukan korban permainan kebijakan.
