beritax.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau anggota dewan agar tidak menyisakan snack rapat supaya tidak mubazir. Kudapan yang biasa disajikan disebut idealnya tiga jenis, disesuaikan dengan kebutuhan rapat. Ia menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota DPR, hanya kompensasi tunjangan rumah. Sementara Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai air putih saja cukup untuk rapat. Hal itu demi efisiensi dan mengurangi pemborosan.
Kritik Partai X
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai persoalan snack DPR mencerminkan jauhnya wakil rakyat dari realitas rakyat. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika DPR masih sibuk mengatur snack rapat, berarti ada ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Partai X berpegang pada prinsip bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sedangkan pejabat hanyalah tenaga kerja yang diberi mandat sementara.
Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Solusi Partai X
Partai X menilai pengelolaan anggaran negara harus diarahkan untuk kebutuhan prioritas rakyat, bukan fasilitas berlebih bagi pejabat. Tradisi rapat DPR seharusnya cukup dengan air putih, sebagai simbol kesederhanaan dan solidaritas. Jika wakil rakyat mampu hidup sederhana, rakyat akan merasakan kehadiran negara secara nyata.
Partai X juga menekankan solusi transformasi birokrasi digital untuk memangkas pemborosan anggaran. Reformasi hukum berbasis kepakaran dan pendidikan politik sejak dini harus dikedepankan. Dengan demikian, rakyat tidak hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi benar-benar ikut merasakan manfaatnya.
Dengan motto kritis, obyektif, dan solutif, Partai X menegaskan: efisiensi dimulai dari pejabat. Rapat DPR dengan air putih saja sudah cukup, karena rakyat lebih membutuhkan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan pangan terjangkau. Negara hadir bukan untuk memberi kenyamanan berlebih kepada pejabat, tetapi untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
