beritax.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons kritik publik terkait sejumlah anggota dewan yang berjoget dan berdendang saat Sidang Tahunan 2025 serta hiburan di Upacara HUT ke-80 RI. Tindakan itu dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Muzani beralasan, pemutaran lagu tersebut dimaksudkan sebagai relaksasi untuk mencairkan suasana sidang dan upacara kenegaraan. Menurutnya, momen itu terjadi di luar agenda formal, sehingga dianggap wajar dan tidak bermasalah.
Ia bahkan menilai, bergoyang ketika mendengar musik adalah hal lumrah. “Kalau mendengar lagu, tubuh bergerak itu normal dan wajar saja,” kata Muzani.
Kritik Partai X: Relaksasi Itu Bagi Rakyat, Bukan Pejabat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai pernyataan tersebut mencederai rasa keadilan rakyat. “Rakyat hari ini bukan butuh relaksasi musik, melainkan relaksasi di dompet mereka,” tegasnya.
Menurut Rinto, tugas negara jelas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika wakil rakyat sibuk berjoget, rakyat justru dipaksa berjibaku dengan harga sembako yang terus naik.
Partai X menilai perilaku pejabat yang abai terhadap penderitaan rakyat hanya memperlebar jarak antara kekuasaan dan kebutuhan rakyat.
Prinsip Partai X: Negara Untuk Rakyat, Bukan Hiburan Pejabat
Partai X menegaskan kembali prinsip dasarnya: kekuasaan hanyalah mandat dari rakyat, bukan sarana berpesta di atas penderitaan.
Negara seharusnya hadir memberikan solusi ekonomi konkret, bukan justru memperlihatkan tontonan yang melukai rasa keadilan rakyat.
Politik, menurut Partai X adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Relaksasi Dompet Rakyat
Partai X menawarkan solusi nyata agar rakyat mendapatkan “relaksasi” yang sebenarnya. Pertama, pemerintah harus memastikan pengendalian harga kebutuhan pokok melalui mekanisme distribusi yang adil dan transparan. Kedua, subsidi tepat sasaran wajib diperkuat untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, DPR harus mengurangi belanja seremonial yang tidak berdampak langsung, dan mengalihkan anggaran ke program pemberdayaan ekonomi rakyat.
Selain itu, Partai X menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perilaku pejabat publik. Penguasa yang menampilkan gaya hidup jauh dari penderitaan rakyat hanya akan memperlemah legitimasi demokrasi.
Joget anggota dewan mungkin disebut relaksasi oleh pejabat, tetapi rakyat menilai itu bentuk ketidakpekaan. Rakyat Indonesia hanya menginginkan relaksasi yang nyata mengenai harga sembako turun, lapangan kerja tersedia, dan dompet mereka tidak lagi tercekik. Partai X mengingatkan, tugas negara bukan menghibur diri, melainkan memastikan rakyat hidup layak dengan kesejahteraan yang adil.
