beritax.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengkaji wacana penerapan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR melalui badan pengkajian dengan dukungan komisi kajian ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal PPHN. Rapat gabungan tersebut dihadiri para pimpinan fraksi dan kelompok DPD RI pada 6 Agustus 2025. Muzani mengajak semua elemen bangsa untuk memberi masukan terkait konsep PPHN demi arah pembangunan yang berkesinambungan.
Muzani menjelaskan bahwa PPHN akan menjadi panduan kebijakan strategis untuk pemerintah dan lembaga negara. Dokumen ini diharapkan dapat menjamin arah pembangunan nasional berjalan konsisten lintas pemerintahan. PPHN akan dimasukkan ke UUD 1945 melalui amendemen terbatas. Namun, publik khawatir amendemen ini melebar ke isu lain seperti masa jabatan presiden. Muzani menegaskan pentingnya menjaga relevansi UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup sesuai nilai bangsa Indonesia.
Pandangan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan bahwa tujuan negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, PPHN harus benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Ia mengingatkan agar PPHN tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi mengikat pemerintah untuk memastikan rakyat hidup layak. Partai X memandang, tanpa jaminan keberpihakan, PPHN hanya akan menjadi janji pembangunan di atas kertas.
Partai X meyakini bahwa pemerintah adalah bagian dari rakyat yang diberi mandat untuk mengelola negara secara transparan, adil, dan efektif demi kesejahteraan bersama. Kebijakan nasional harus menjamin kedaulatan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjaga kesetaraan antarwilayah. Pembangunan tidak boleh dikuasai kepentingan penguasa, melainkan harus menjadi perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi agar PPHN benar-benar membawa perubahan nyata. Pertama, melibatkan partisipasi publik dalam perumusan arah kebijakan, bukan hanya lingkaran penguasa. Kedua, menetapkan indikator capaian yang terukur untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran. Ketiga, membentuk lembaga independen untuk mengawasi implementasi PPHN agar tidak dipolitisasi. Keempat, memastikan PPHN memuat komitmen perlindungan lingkungan, pemerataan ekonomi, dan akses pendidikan berkualitas.
Dengan demikian, PPHN dapat menjadi program pasti untuk hidup nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia.
