beritax.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyayangkan kericuhan di Kabupaten Pati. Ricuh terjadi akibat kemarahan massa terhadap Bupati Pati Sudewo yang dinilai arogan setelah menaikkan PBB hingga 250 persen. Kebijakan tersebut sempat memicu protes besar dan akhirnya dibatalkan, namun gelombang tuntutan mundur terhadap Sudewo tetap menguat.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah pusat berulang kali mengingatkan pejabat di semua level agar berhati-hati dalam membuat dan menyampaikan kebijakan. “Apalagi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya di Istana Merdeka. Ia juga menghormati aksi unjuk rasa besar di Pati, namun meminta semua pihak menahan diri.
Partai X: Butuh Aksi Konkret, Bukan Retorika
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. “Pernyataan menyayangkan saja tidak cukup. Pemerintah harus bertindak nyata melindungi hak dan aspirasi rakyat Pati,” tegasnya. Ia menilai, kasus Pati mencerminkan lemahnya respon cepat pemerintah terhadap kebijakan daerah yang merugikan masyarakat.
Partai X menilai arogansi pejabat memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat. Menurut Rinto, pejabat publik harus siap berdialog dan mengakomodasi aspirasi. “Pemimpin yang abai pada suara rakyat telah gagal memegang mandat yang diberikan,” katanya.
Solusi Partai X: Pemimpin Harus Akuntabel dan Responsif
Partai X menawarkan langkah-langkah perbaikan:
- Wajibkan evaluasi kebijakan daerah sebelum diberlakukan untuk menghindari gejolak sosial.
- Perkuat mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap kebijakan daerah.
- Terapkan sanksi terhadap pejabat yang terbukti arogan dan abai terhadap rakyat.
- Bentuk forum komunikasi publik yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- Prioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu.
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi kesejahteraan bersama. Negara harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Setiap kebijakan wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
