beritax.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, meminta semua pihak untuk menahan diri pasca kericuhan unjuk rasa di Kabupaten Pati. Seratusan ribu warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati jalanan di depan Kantor Bupati Pati untuk menuntut Sudewo mundur. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah terjadi pembakaran kendaraan dan pelemparan terhadap Bupati.
Prasetyo menegaskan pemerintah pusat telah memantau perkembangan situasi sejak awal kebijakan kenaikan PBB 250 persen memicu penolakan. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar terbaik. “Kami menghormati proses unjuk rasa dan langkah DPRD Pati dalam menggunakan haknya,” ujar Prasetyo.
Menanggapi kabar adanya korban jiwa akibat kerusuhan, Prasetyo meminta agar informasi tersebut diverifikasi. “Kita perlu klarifikasi agar tidak terjadi simpang siur,” tegasnya. Hingga saat ini, pemerintah belum menerima laporan resmi adanya korban meninggal.
Partai X: Pemerintah Harus Tanggap, Bukan Menghindar
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
“Pemerintah tidak boleh hanya mengimbau menahan diri, tapi harus tanggap terhadap keluhan rakyat. Menghindar hanya memperburuk keadaan,” ujarnya.
Rinto menilai kasus ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan respons pemerintah terhadap kebijakan daerah yang memicu kemarahan publik.
Partai X memandang pemerintah sebagai sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan demi keadilan dan kesejahteraan. Negara harus efektif, efisien, dan transparan, dengan pemimpin yang berperan sebagai negarawan bijaksana. Setiap kebijakan wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Solusi Partai X: Respon Cepat dan Dialog Terbuka
Partai X mengusulkan langkah perbaikan:
- Wajibkan dialog terbuka antara pemerintah daerah dan warga sebelum kebijakan strategis diberlakukan.
- Bentuk tim respons cepat untuk mengatasi gejolak sosial di daerah.
- Perkuat mekanisme evaluasi kebijakan daerah oleh pemerintah pusat.
- Terapkan sanksi tegas terhadap pejabat yang arogan dan tidak responsif.
- Jadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Partai X menegaskan, ketegangan sosial hanya dapat mereda jika pemerintah menunjukkan kepedulian nyata terhadap rakyat. Menahan diri memang penting, tetapi bertindak cepat dan tepat jauh lebih dibutuhkan.