beritax.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura mulai mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilgub Papua. Pengiriman tahap awal diarahkan ke distrik Kaureh dan Yapsi, wilayah yang terletak paling ujung dengan akses sangat sulit.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, menyebut distribusi logistik PSU telah dimulai sejak 2 Agustus. Dua distrik pertama dipilih sebagai prioritas karena medan yang menantang dan risiko keterlambatan tinggi.
Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi gangguan alam, keterbatasan transportasi, serta memastikan kesiapan logistik sebelum pemungutan suara 6 Agustus. KPU juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah agar distribusi berjalan aman dan lancar.
Logistik yang dikirim mencakup kotak suara, surat suara, bilik suara, formulir. Serta perlengkapan teknis lain yang disesuaikan dengan jumlah pemilih per TPS.
Setelah Kaureh dan Yapsi, distribusi akan dilanjutkan ke distrik lainnya seperti Airu, Namblong, Unurumguay, dan kawasan perkotaan seperti Sentani dan Waibhu.
Partai X: Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu di Tanah Papua
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, mengapresiasi kerja teknis KPU namun mendesak evaluasi sistemik atas penyelenggaraan pemilu di Papua. Menurutnya, negara harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil termasuk dalam proses demokrasi.
“Kenapa PSU terus terjadi? Mengapa Papua selalu jadi wilayah rawan dan tertinggal secara infrastruktur demokrasi?” tegas Prayogi.
Partai X menilai logistik hanyalah alat bantu, sedangkan yang perlu dibenahi adalah akar ketidakpercayaan, lemahnya akses, dan ketimpangan pembangunan. Tanpa reformasi struktural, pengiriman logistik tidak akan menyelesaikan masalah keterwakilan dan partisipasi.
Menurut Partai X, negara adalah entitas berdaulat yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang menjalankan kewenangan demi keadilan. Pemerintah harus hadir sebagai wakil rakyat, bukan sekadar pengelola teknis agenda negara.
Demokrasi di Papua harus menjamin bahwa setiap suara warga memiliki nilai yang setara dan tidak terganggu oleh logistik atau dominasi pejabat lokal. Negarawan sejati adalah mereka yang hadir di tempat terpencil, bukan hanya tampil di layar saat hasil diumumkan.
Solusi Partai X: Demokrasi Papua Harus Berdiri di Atas Kedaulatan Rakyat
Partai X mendorong langkah-langkah strategis berikut untuk menjamin pemilu yang adil dan berdaulat di Papua:
- Evaluasi Nasional atas Model Pemilu di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)
Penyelenggaraan pemilu harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya Papua. - Pembangunan Infrastruktur Demokrasi Secara Berkelanjutan
Tidak cukup hanya membangun jalan dan jembatan. Pemerintah harus membangun jaringan komunikasi, informasi, dan pendidikan rakyat. - Penempatan Panitia Independen Lokal Berbasis Adat dan Komunitas
Pemilu Papua harus melibatkan tokoh adat dan masyarakat sipil sebagai bagian pengawasan pemilu, bukan hanya aparat. - Kebijakan Khusus untuk Menghindari PSU Berulang di Papua
Pemerintah perlu menyusun skema pencegahan konflik pemilu berbasis data, dialog, dan evaluasi menyeluruh terhadap proses sebelumnya. - Pendidikan Politik dan Partisipasi Rakyat Papua Sejak Dini
Kampanye partisipasi harus menyasar sekolah, gereja, dan komunitas adat agar pemilu dimaknai sebagai hak, bukan beban.
Partai X menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar soal tanggal dan kotak suara, tapi soal partisipasi yang bermakna dan kesetaraan dalam menentukan arah bangsa.
“Kalau negara hanya datang bawa logistik tapi tidak bawa keadilan, maka pemilu tak lebih dari formalitas,” pungkas Prayogi. Ia menyatakan bahwa kemajuan Papua hanya bisa dicapai jika rakyatnya diberi ruang. Hal ini untuk menentukan nasib sendiri secara jujur, bebas, dan bermartabat.
KPU dan pemerintah pusat harus menjadikan Papua bukan hanya sebagai wilayah distribusi logistik, tapi sebagai wilayah prioritas demokrasi yang sesungguhnya.
