beritax.id – PT Pertamina (Persero) kembali mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Agustus 2025. Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.200 per liter dari sebelumnya Rp12.500.
Pertamax Turbo (RON 98) juga turun menjadi Rp13.200 per liter dari Rp13.500. Sementara Pertamax Green (RON 95) kini Rp13.000 per liter, lebih rendah dari sebelumnya Rp13.250. Namun penurunan harga tersebut tidak berlaku bagi semua jenis BBM.
Harga Dexlite (CN 51) justru naik dari Rp13.320 menjadi Rp13.850 per liter. Sementara Pertamina Dex (CN 53) meningkat dari Rp13.650 menjadi Rp14.150 per liter. BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap tidak mengalami perubahan harga.
Penurunan Separsial Dianggap Pengalihan Isu
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menyoroti manuver harga BBM ini. Menurutnya, rezim berusaha menciptakan ilusi kebaikan dengan menurunkan harga Pertamax. Padahal, harga BBM lain justru naik.
“Rakyat dibuai seolah harga turun, padahal itu hanya untuk satu jenis BBM,” kata Prayogi. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai strategi pencitraan yang menyesatkan. “Tugas negara bukan mengelabui, tapi melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan jujur,” tambahnya.
Partai X menegaskan bahwa akses energi adalah hak dasar rakyat, bukan alat mainan fiskal pejabat. Negara harus memastikan keterjangkauan harga, transparansi kebijakan, dan keberpihakan pada keadilan sosial. Harga BBM tidak boleh digunakan untuk agenda citra.
Keadilan fiskal dan transparansi informasi harga sangat dibutuhkan, terutama ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi. Negara harus bertanggung jawab secara penuh atas distribusi energi yang adil dan tidak diskriminatif antar kelas sosial.
Solusi Partai X: Reformasi Kebijakan Energi Nasional
Partai X mendorong audit terbuka terhadap kebijakan penentuan harga BBM oleh BUMN energi. Skema harga BBM harus dikembalikan pada fungsi pelayanan publik, bukan skema komersialisasi yang mengorbankan rakyat kecil. Kementerian ESDM wajib menjelaskan secara rinci alasan perbedaan harga antar jenis BBM, serta basis data internasional yang digunakan.
Selain itu, Partai X menuntut adanya Dewan Energi Rakyat yang melibatkan masyarakat sipil dalam menentukan arah kebijakan energi nasional. Subsidi dan insentif harus tepat sasaran dan transparan. Jangan ada lagi kebijakan energi yang bermain di ruang gelap.
Partai X memperingatkan bahwa rakyat bukan sekadar objek pasar. Ketika harga diturunkan hanya sebagian, sementara jenis BBM lainnya naik diam-diam, maka itu adalah bentuk manipulasi harga. Turunnya harga Pertamax tidak menutupi fakta bahwa masyarakat pengguna Dexlite dan Pertamina Dex justru semakin terbebani.
“Negara tak boleh hanya peduli pada headline media, tapi harus bertanggung jawab atas beban ekonomi rakyat sehari-hari,” tegas Prayogi.
Bagi Partai X, setiap kebijakan ekonomi harus berpihak pada prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas publik. Rakyat butuh kejelasan, bukan drama harga. Pemerintah seharusnya hadir dengan solusi, bukan sandiwara. Jika satu jenis BBM turun, tapi yang lain naik, maka narasi keberpihakan hanyalah tipuan.
Partai X menyerukan pengawasan rakyat atas setiap kebijakan BBM. Kedaulatan energi bukan hanya soal harga, tetapi siapa yang menentukan, untuk siapa, dan dengan cara apa.
