beritax.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar gratis bagi SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, disambut waswas oleh pemangku pendidikan di DIY.
Dalam pertemuan antara Komisi X DPR RI dan Dinas Pendidikan se-DIY, muncul kekhawatiran soal beban anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayanti, menegaskan bahwa kebijakan sekolah gratis tak bisa dijalankan secara seragam tanpa kalkulasi fiskal. Ia menyoroti penurunan dana transfer daerah dan ketatnya alokasi BOS yang bisa melumpuhkan operasional sekolah.
“Kalau dipaksa gratis tapi sekolah tak punya anggaran, lantas bagaimana mereka bertahan?” ujarnya dengan nada prihatin.
Esti menuntut Kemendikbudristek segera membuat aturan teknis yang realistis dan memberi panduan klasifikasi sekolah.
Partai X: Pendidikan Gratis Jangan Jadi Tipuan Anggaran
Menanggapi keresahan itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan fungsi negara.
“Negara itu tugasnya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan melempar janji kosong,” kata Prayogi.
Menurutnya, pendidikan gratis harus menjamin keberlanjutan operasional sekolah, bukan hanya slogan di baliho dan spanduk anggaran. Ia menyoroti betapa sering kebijakan pendidikan hanya dikemas simbolis tanpa sistem pendanaan dan eksekusi yang berpihak pada rakyat.
Partai X menolak segala bentuk kamuflase anggaran yang menjadikan sekolah sebagai korban janji populis pemerintah pusat.
Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas birokrasi. Menurut prinsip Partai X, kebijakan sekolah gratis harus memenuhi dua hal. Pertama, menjamin keberlanjutan operasional sekolah tanpa menjatuhkan kualitas. Kedua, menghapus segala pungutan liar di satuan pendidikan.
Prayogi menilai, tanpa kejelasan skema pembiayaan, kebijakan ini hanya akan memperluas ketimpangan antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran . Ia juga memperingatkan agar pemerintah pusat tidak menyerahkan beban pendanaan kepada daerah yang fiskalnya terbatas.
Solusi Partai X: Sekolah Gratis Harus Disertai Peta Jalan Anggaran dan Regulasi Jelas
Partai X mengusulkan solusi konkret:
- Pemerintah pusat wajib menyediakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Gratis untuk SD-SMP swasta dan negeri.
- Buat peta klasifikasi sekolah berdasarkan kemampuan fiskal dan status BOS.
- Izinkan penggalangan dana mandiri sekolah swasta dengan pengawasan ketat, tanpa menghilangkan prinsip keadilan.
- Audit distribusi BOS dan transfer daerah agar adil, proporsional, dan tidak diskriminatif.
- Rancang regulasi teknis yang berpihak pada pendidikan berkualitas, bukan sekadar bebas pungutan.
Partai X menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan kebijakan opsional, tapi perintah konstitusi yang wajib diwujudkan secara konkret. Namun, mewujudkannya harus melalui sistem pendanaan yang jelas, adil, dan tidak memberatkan sekolah atau daerah.
Pemerintah pusat harus berhenti menjadikan kata “gratis” sebagai komoditas kekuasaan dan mulai membuktikan keberpihakan nyata. Rakyat butuh bukti, bukan retorika. Sekolah butuh dukungan, bukan tekanan tanpa solusi. Pendidikan gratis harus jadi alat pembebasan, bukan jebakan fiskal.
