beritax.id — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tunjangan kinerja pegawai di kementeriannya naik hingga 100 persen. Kenaikan ini disetujui langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penandatanganan keputusan presiden. “Presiden menandatangani kenaikan tukin ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat di ESDM,” ujar Bahlil, Jumat (24/10/2025).
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo berpesan agar kenaikan tukin dibarengi peningkatan kinerja dan integritas aparatur. “Negara meminta aparat ESDM berikan kontribusi terbaik bagi bangsa,” katanya.
Bahlil juga memperingatkan jajarannya agar tidak lagi menggunakan cara-cara lama dalam pelayanan publik. Ia menegaskan akan menindak tegas pejabat yang masih bermain-main dengan izin tambang.
Partai X: Naik Tukin Harus Diikuti Etos Kerja
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kenaikan tukin seharusnya memotivasi aparatur bekerja lebih profesional, bukan meningkatkan gaya hidup. “Jangan sampai tukin naik tapi pelayanan publik tetap lambat. Rakyat menuntut bukti, bukan simbol penghargaan,” ujar Prayogi di Jakarta.
Partai X menegaskan bahwa setiap kenaikan fasilitas negara harus dibarengi akuntabilitas dan hasil nyata bagi rakyat. Kinerja kementerian harus diukur dari manfaat langsung yang dirasakan publik, bukan dari besaran tunjangan yang diterima pegawai. “Gaji dan tukin bukan hadiah, melainkan amanah. Amanah itu harus dibuktikan dengan kerja, bukan kemewahan,” tegas Prayogi.
Solusi Partai X
Untuk memastikan kenaikan tukin sejalan dengan peningkatan kinerja, Partai X mengusulkan:
- Evaluasi kinerja berkala berbasis hasil konkret di lapangan.
- Sistem penghargaan dan sanksi terbuka agar publik tahu siapa yang berprestasi dan siapa yang melanggar.
- Transparansi penggunaan anggaran tukin dalam laporan publik tahunan.
- Pelatihan integritas dan pelayanan publik bagi pejabat dan staf ESDM secara rutin.
Prayogi menegaskan, rakyat tidak akan menilai dari besarnya tunjangan, melainkan dari kualitas layanan yang mereka terima. “Kalau tukin naik tapi birokrasi tetap sulit, itu penghinaan terhadap keadilan sosial,” ujarnya.
Dengan semangat kritis, obyektif, dan solutif, Partai X menyerukan agar setiap kebijakan keuangan negara berorientasi pada pelayanan, bukan kemewahan, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.
