beritax.id – Pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar, sebagai langkah awal membentuk budaya hidup sehat sejak dini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai pada 4 Agustus 2025 dan menyasar 53,8 juta pelajar di 282 ribu satuan pendidikan dari SD hingga SMA.
Menurut Hasan, program ini tidak hanya bertujuan mendeteksi dini gangguan kesehatan, tetapi juga membentuk kebiasaan mengakses layanan medis sejak sehat. Presiden Prabowo, kata Hasan, menginginkan pola pikir masyarakat berubah: tidak lagi ke rumah sakit saat sakit parah, tetapi rutin memeriksakan diri untuk mencegah risiko buruk.
“Banyak masalah anak sekolah seperti gigi dan kulit. Itu bisa dicegah dengan sistem jemput bola,” ujar Hasan.
Partai X: CKG Harus Dimaknai Sebagai Hak, Bukan Hanya Gimmick
Menanggapi inisiatif pemerintah, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menilai program CKG patut diapresiasi tetapi tidak boleh berhenti pada pencitraan. Ia menegaskan bahwa tugas negara mencakup tiga hal pokok yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Maka dari itu, program CKG harus dijamin keberlanjutan, kualitas, dan integritasnya.
“Jangan sampai CKG hanya jadi poster, bukan sistem. Jangan sampai jadi proyek musiman untuk menenangkan kritik,” tegas Prayogi.
Menurut prinsip Partai X, kesejahteraan adalah terpenuhinya hak dasar, termasuk kesehatan, secara layak. Negara wajib hadir memastikan sistem kesehatan anak-anak tidak bergantung pada intervensi sesaat. Pemerintah tidak cukup hanya membuka layanan kesehatan, tetapi harus menjamin pemerataan layanan, termasuk alat, tenaga medis, dan pemantauan berkelanjutan.
Partai X berpandangan bahwa politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X: Integrasi Kesehatan Sekolah ke Sistem Nasional
Partai X menawarkan solusi konkret untuk memperkuat program CKG:
- Program CKG harus diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan nasional berbasis data riil peserta didik.
- Alokasi anggaran untuk alat kesehatan sekolah harus masuk dalam mandatory spending APBN dan APBD.
- Setiap sekolah wajib memiliki satu petugas kesehatan terlatih, minimal per wilayah kecamatan.
- Pemeriksaan rutin tak boleh berhenti di skrining, tapi harus diikuti dengan pengobatan dan rujukan jelas.
- Pelibatan aktif orang tua dan guru sebagai pendukung budaya hidup sehat anak perlu diatur melalui regulasi khusus.
Partai X menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa negara bukan hanya penonton atau sponsor proyek seremonial. Negara adalah pelaksana kewajiban konstitusional. Sehat adalah hak rakyat, bukan hadiah pemerintah. Program CKG harus menjadi standar baru, bukan pengecualian. Jika pemerintah sungguh ingin membangun sumber daya manusia unggul, maka perlindungan kesehatan harus menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.
