beritax.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengklaim kemiskinan nasional menurun. Ia menyebut 210.000 orang keluar dari kemiskinan, dan 2,38 juta warga miskin ekstrem menjadi target pemberdayaan. Dalam rilisnya, Muhaimin menegaskan orkestrasi pemberdayaan lewat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terus diperkuat. Pemerintah bekerja sama dengan Baznas, Forum Zakat, dan sektor swasta melalui CSR untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2026. Data Badan Pusat Statistik Maret 2025 menunjukkan penurunan 0,2 juta orang miskin dibanding September 2024. Angka itu dijadikan dasar kebijakan.
Partai X: Statistik Turun, Tekanan Naik
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, menilai narasi keberhasilan itu terlalu gegabah. Ia menyoroti realitas di lapangan yang justru menunjukkan rakyat semakin terjepit. “Apakah pengurangan 210 ribu orang miskin setara dengan penurunan harga bahan pokok? Apakah mereka kini punya papan, pendidikan, dan akses kesehatan layak?” tanya Prayogi. Ia menekankan, tugas negara itu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, saat ini justru banyak kebijakan memberatkan rakyat dan menguntungkan pejabat tertentu.
Dalam dokumen prinsip resmi Partai X, negara adalah entitas yang harus menjamin keadilan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang efektif, efisien, dan transparan.
Pemerintah adalah perpanjangan tangan rakyat, bukan alat promosi kekuasaan jangka pendek. Menurut Partai X, sejahtera itu bukan hanya soal statistik, tetapi terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan rakyat.
Solusi Partai X: Audit Program dan Penyesuaian Kebijakan
Partai X mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap data kemiskinan BPS yang dijadikan dasar klaim. Pemerintah harus mengkaji ulang indikator kemiskinan agar tidak hanya berbasis nominal pendapatan. Perlu ada integrasi data kondisi kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Selain itu, Partai X menyerukan agar pemberdayaan bukan sekadar jargon. Program harus berbasis desa dan difokuskan pada distribusi aset produktif serta peningkatan kapasitas lokal, bukan hanya penyerapan anggaran pusat.
Statistik bisa dimanipulasi, tapi kenyataan di pasar tidak bisa. Rakyat tetap membayar mahal untuk kebutuhan pokok. Gaji tidak naik, biaya pendidikan dan kesehatan terus melonjak. Janji pemberdayaan tidak akan mengubah apa pun jika model pembangunan masih top-down. Partai X menegaskan: bukan sekadar jumlah orang miskin yang penting, tapi sejauh mana rakyat dapat hidup layak dan mandiri tanpa bergantung pada bantuan simbolis. Pemerintah jangan hanya bicara data, tapi hadir dalam derita nyata rakyatnya.
