beritax.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi santai usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin sebelumnya menyuarakan ide pilkada agar kepala daerah dipilih pemerintah pusat atau oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
Menurut Puan, wacana tersebut belum masuk tahap pembahasan serius di DPR dan masih sebatas ide kekuasaan. “Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin itu masih merupakan wacana,” ujar Puan di kompleks parlemen.
Ia menambahkan bahwa pembahasan apapun terkait pemilu harus melalui mekanisme yang sah dan melibatkan seluruh fraksi.
Partai X: Demokrasi Dikorbankan Demi Kenyamanan Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai usulan ini bukan sekadar wacana teknis. Baginya, ini ancaman nyata terhadap sistem demokrasi langsung yang telah diperjuangkan rakyat sejak era reformasi.
“Negara itu tugasnya tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan membungkam rakyat,” tegas Rinto.
Ia mengingatkan bahwa pemilu langsung adalah instrumen kedaulatan rakyat, bukan sekadar mekanisme administratif. Menurutnya, wacana pilkada tidak langsung adalah bentuk nostalgia rezim otoriter yang hendak menghidupkan kembali demokrasi semu.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Rakyat Tidak Bisa Ditawar
Partai X secara tegas berdiri di atas prinsip bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Pemilihan langsung kepala daerah adalah bagian dari prinsip partisipasi aktif dan kendali rakyat terhadap kekuasaan. Segala bentuk pengurangan hak pilih rakyat, walau dengan dalih efisiensi atau stabilitas, adalah pengingkaran terhadap demokrasi.
Kedaulatan rakyat harus dijaga, bukan dirampas atas nama kompromi penguasa kekuasaan di Senayan. “Yang dirampas pertama dari demokrasi bukan suara, tapi kepercayaan rakyat,” ujar Rinto.
Solusi Partai X: Perkuat Pilkada Langsung, Bukan Dihapus
Partai X menyampaikan solusi agar kualitas demokrasi diperkuat, bukan justru dibatasi:
- Perkuat kelembagaan Pilkada langsung dengan pendanaan transparan dan audit menyeluruh.
- Batasi oligarki partai melalui sistem seleksi terbuka berbasis merit dan keterwakilan rakyat.
- Dorong digitalisasi dan transparansi tahapan Pilkada hingga ke tingkat kampung.
- Libatkan rakyat dalam pengawasan Pilkada melalui kanal partisipatif berbasis komunitas.
- Evaluasi teknis pemilu secara menyeluruh pasca-putusan MK, tanpa mengebiri hak rakyat.
Menurut Partai X, ancaman terhadap pemilu langsung harus ditolak, karena itu adalah awal dari pembungkaman hak warga negara.
“Demokrasi tidak bisa dibatasi atas nama efisiensi. Demokrasi dibangun untuk rakyat, bukan untuk memperpanjang umur rezim,” pungkas Rinto.
